- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp10,75 triliun
- Pendapatan Transfer: Rp3,13 triliun
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp362,03 miliar
APBD Anjlok, Kas Kaltim 2026 Turun Drastis Jadi Rp15,15 Triliun
Samarinda, IDN Times - Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menghadiri Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim di Ruang Sidang Utama Karang Paci, Samarinda, Sabtu (29/11/2025).
Rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Ia didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, serta dihadiri 32 anggota dewan lainnya.
Dalam akun IG Pemprov Kaltim, Sri Wahyuni menyebut total Rancangan APBD Kaltim Tahun 2026 mencapai Rp15,15 triliun.
1. Pendapatan daerah Kaltim 2026
Pendapatan daerah pada 2026 direncanakan sebesar Rp14,25 triliun, yang terdiri atas:
2. Belanja daerah Kaltim 2026
Sementara itu, belanja daerah 2026 juga dianggarkan sebesar Rp15,15 triliun, dengan rincian:
- Belanja Operasi: Rp8,16 triliun
- Belanja Modal: Rp1,06 triliun
- Belanja Tidak Terduga: Rp33,93 miliar
- Belanja Transfer: Rp5,89 triliun
Adapun pembiayaan daerah, khususnya dari sisi penerimaan pembiayaan, direncanakan mencapai Rp900 miliar.
3. Strategi untuk menutup celah fiskal
Sri Wahyuni menjelaskan adanya dinamika signifikan dalam penyusunan APBD 2026, terutama pada pos Pendapatan Transfer yang semula direncanakan Rp9,33 triliun menjadi hanya Rp3,13 triliun. Penurunan sebesar Rp6,19 triliun atau 66,39 persen itu membuat total penerimaan daerah harus disesuaikan kembali. Dari semula kesepakatan KUA-PPAS sebesar Rp21,35 triliun, kini menjadi Rp15,15 triliun.
Penurunan tajam juga terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH). Jika pada 2025 DBH mencapai Rp6,06 triliun, pada 2026 angkanya turun menjadi Rp1,62 triliun, atau berkurang Rp4,43 triliun (73,15 persen).
“Penurunan ini tentu memberi tekanan besar bagi pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan strategi untuk menutup celah fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lainnya,” tegas Sri Wahyuni.
