Penembakan Pencurian Kelapa Sawit di Kalbar yang Tinggalkan Tanya

Menurutnya, penetapan status DPO yang diberikan pada dua warga Segar Wangi tak mendasar. Sofyan mengatakan, warga memegang sertifikat hak guna usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Suharjo yang dapat menjadi bukti jika lahan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat.

“Bagaimana warga disebut mencuri sedangkan kami ada bukti sertifikat dari BPN untuk penggunaan lahan tersebut. Itu HGU, masa kami mencuri di lahan kami sendiri, sedangkan kami bayar pajak tiap bulannya,” jelasnya.

Selain itu, Sofyan kembali mempertanyakan alasan polisi yang menyebut dua orang tersebut sebagai DPO, namun tak menindaknya. Atau paling tidak, Polres Ketapang selaku yang mengeluarkan status DPO agar memerintahkan personel polisi melakukan penangkapan.

“Padahal Pak Suharjo itu ada saja di Desa Segar Wangi, bertani setiap hari. Yang lucu lagi jadi DPO pada lah kita mengambil sawit kita sendiri, ada SKM dan SKT tanah juga,” tuturnya.

Diketahui, pada 1 Juni 2022 lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah datang ke TKP untuk bertemu langsung dengan warga Desa Segar Wangi.

Sofyan bersama warga lainnya tentu merasa bingung dengan tindakan PT Arrtu Plantation yang tiba-tiba saja meminta Brimob untuk melakukan pengamanan di perkebunan sawit tersebut. Padahal, kata dia, pihak perusahaan bisa saja melakukannya sejak dulu. 

“Lalu kenapa baru sekarang? kemarin-kemarin kami ambil tidak ada seperti itu. Sebelum turun juga kami berkabar ke pihak perusahaan setiap mau melakukan panen. Itu laporan sekitar tanggal 27 kalau mau melakukan panen. Bukti chatnya pun ada,” terang dia.

Namun memang, selama PT Arrtu Plantation berdiri di sana sejak 2008, warga belum pernah bertemu langsung dengan mereka. Sempat beberapa kali warga mengundang setiap ada kegiatan atau hendak membahas soal penggunaan lahan tersebut, pihak perusahaan tak pernah datang.

“Diundang ke Desa Segar Wangi tidak pernah datang, diundang ke kecamatan pun tak pernah datang, pokoknya memang tidak ada niat baik kepada kami. Padahal selama ini kami aman-aman saja memanen dari tahun 2016 kenapa sekarang ini dihebohkan lagi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Polda Kalbar memberikan pernyataan jika dua warga yang ada dalam peristiwa itu, yakni Ji’i dan Suharjo berstatus DPO. 

Disebutkan Kabid Humas Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi Jansen Avitus Panjaitan status kedua orang itu merupakan DPO Polres Ketapang dengan nomor 23/IV.RES.1.8/2022/RESKRIM-IV dengan Laporan Polisi (LP) Nomor LP/B/162/IV/2021 SPKT.

Laporan itu terdaftar di tanggal 19 April 2021 lalu dengan dugaan tindak UU Perkebunan Pasal 107 YO Pasal Pencurian.

“Kapolda sudah memerintahkan dan menurunkan tim (lengkap) untuk memastikan peristiwa tersebut (penembakan) ditangani dengan baik,” terang perwira berpangkat tiga melati di pundak itu, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp.

Terkait turunnya Brimob ke lahan perkebunan itu, Jansen berucap, bahwa memang ada permintaan dari pihak  perusahaan untuk melakukan pengawasan di sana. Dipertegas dengan adanya surat izin yang diberikan Polda Kalbar kepada personelnya yang turun ke lapangan.

“Tentunya kalau (izin perusahaan) tidak lengkap pasti perusahaan tersebut bermasalah dan tidak mungkin permintaan dikabulkan,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut dia, kedua orang yang berstatus DPO juga akan diperiksa.