Bank Dunia Berikan Rp1 Triliun untuk Normalisasi Sungai di Banjarmasin

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah menyampaikan bahwa pihaknya sudah memetakan sungai yang akan digarap dari program normalisasi sungai itu.

Sungai itu seperti Sungai Veteran sepanjang 3,5 kilometer, Sungai Sutoyo S sepanjang 3,5 kilometer, Sungai A Yani dan Sungai Guring yang masuk wilayah Sungai Pekapuran dengan panjang 3,2 kilometer dan Sungai Guring sepanjng 3,8 kilometer.

Sementara untuk dana Rp1 triliun itu akan diberikan bertahap. Sebab program ini disiapkan dalam waktu 5 tahun, terhitung sejak 2023 hingga 2028.

“Ada enam sungai yang kami rencanakan untuk di normalisasi. Prosesnya pengerjaannya panjang sampai 2028 mendatang,” katanya di Banjarmasin, Sabtu (27/1/2024).

Ia memastikan tahun ini proyek sudah bisa berjalan. Karena pihaknya sudah menentukan titik lokasi sungai dan kesiapan administrasi agar proyek bisa berjalan lancar.

Kementerian PUPR dan Bank Dunia memberi catatan bahwa mereka tidak ingin di kemudian hari ada masalah terkait lokasi. Karena syarat kriteria proyek sangat ketat. Saat ini sedang disiapkan untuk lelang proyek untuk mendapatkan kontraktor yang tepat.

"Semua harus siap, mulai dari lahan dan administrasi. Mudahan tahun ini bisa terlaksana," ucapnya.

Selain normalisasi sungai, dalam program NUFreP ini juga akan dibangun rumah pompa dan pintu air.  Menurut Kepala Bidang (Kabid) Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Hizbul Wathony, ada tiga titik yakni di muara Sungai Pekapuran, muara Sungai Bilu dan muara Sungai Gardu yang langsung berhubungan ke Sungai Martapura.

Kawasan itu terdapat sungai yang alirannya tersambung ke Sungai Baru, sehingga perlu dilakukan normalisasi dan pintu air. Penanganan genangan air atau banjir yang paling efektif dengan pemasangan pintu air atau bendungan untuk mengatur tinggi permukaan air.

"Kalau hanya mengeruk sungai saja masih kurang cukup, makanya perlu dibangun pintu air," tuturnya.

Normalisasi sungai tidak berjalan lancar, masyarakat Banjar memiliki budaya di bantaran sungai. Ia meyakini masyarakat memiliki sertifikat kepemilikan atau Surat Hak Guna Bangunan (SHGB). Sehingga Pemko Banjarmasin bakal menganti rugi bangunan yang terdampak sesuai perhitungan tim appraisal.

"Diperkirakan ada puluhan bangunan yang terdampak dari pembebasan lahan itu dan rencananya pembayaran pembebasan lahan itu akan dibayarkan tahun ini," tutupnya.