Revisi Perda Ramadan di Banjarmasin Menuai Pro dan Kontra

Seperti diketahui, Pemkot Banjarmasin memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadan. 

Dalam surat itu, MUI Kalsel menilai, keberadaan perda ini sudah cukup baik dan sesuai kultur budaya masyarakat setempat. Mereka meminta agar perda dijalankan secara tegas.

MUI Kalsel menyatakan, belum ada kondisi mendesak untuk merevisi Perda Ramadan khususnya bagi masyarakat setempat. 

Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Kota Banjarmasin Jefrie Fransyah mengatakan, revisi Perda Ramadan dimaksudkan untuk menghormati toleransi keberagaman antar umat di antara masyarakat. 

Agar tidak ada lagi kesalahpahaman maupun ketegangan antar umat beragama saat menjalankan ibadah masing-masing. Revisi Perda Ramadan ini meliputi pada pembaruan judul, kajian akademis, uji publik, naskah akademis, dan lainnya. 

Prosesnya sendiri masih menunggu pembentukan tim Panitia Khsuus (Pansus) DPRD Banjarmasin.

Di sisi lain, Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LP3) Banjarmasin mendukung rencana Pemkot Banjarmasin merevisi Perda Ramadan. Direktur LK3 Banjarmasin Abdani Solihin menilai rencana revisi tersebut sudah tepat untuk dilaksanakan pemerintah daerah. 

Menurutnya, aturan dalam Perda Ramadan sudah melanggar hak-hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Banjarmasin sudah mendeklarasikan sebagai kota yang ramah untuk segala kalangan, alias inklusi.

Pelaksanaan Perda Ramadan dianggap lebih memiliki keberpihakan terhadap salah satu kelompok atau agama tertentu. "Artinya kalau perda itu tetap dijalankan maka sama saja Pemkot (Banjarmasin) melanggar deklarasinya sendiri. Jadi dari analisa kami perda tersebut memang harus segera dicabut," bebernya.