Rudy Mas'ud Ajak Kepala Daerah Kaltim Tagih TKD ke Pusat
- Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengumpulkan bupati dan wali kota membahas pemangkasan Transfer ke Daerah yang menyusutkan kapasitas APBD serta menaikkan proporsi belanja pegawai.
- Hampir seluruh kepala daerah mengeluhkan dana kurang salur dari pusat yang belum dibayar penuh; nilainya mencapai triliunan rupiah dan mencakup DBH serta DAU.
- Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten/kota akan menemui Menteri Keuangan dan Presiden untuk meminta solusi TKD serta percepatan pembayaran demi pembangunan dan pelayanan publik.
Samarinda, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Kaltim dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.
Dalam rakor itu, Rudy Mas'ud mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi 10 pemerintah kabupaten dan kota akibat berkurangnya alokasi TKD. Penurunan transfer tersebut berdampak pada menyusutnya kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus meningkatkan proporsi belanja pegawai di sejumlah daerah.
1. Daerah keluhkan dana kurang salur dari pusat
Selain itu, hampir seluruh kepala daerah juga menyampaikan keluhan terkait dana kurang salur dari pemerintah pusat yang hingga kini belum seluruhnya dibayarkan.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur yang akrab disapa Harum mengajak seluruh kepala daerah bersatu memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat, khususnya terkait dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta penyelesaian dana kurang salur yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
"Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan," tegas Harum saat menutup rakor dalam akun IG Pemprov Kaltim.
2. Aspirasi harus dilakukan bersama-sama
Menurutnya, perjuangan menyampaikan aspirasi harus dilakukan secara bersama-sama dengan tetap mengedepankan etika dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Dalam waktu dekat, Pemprov Kaltim bersama para bupati dan wali kota akan menemui pemerintah pusat, termasuk Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo Subianto, untuk menyampaikan langsung persoalan tersebut.
"Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya terkait dana kurang salur dan TKD," ujarnya.
3. Penyelesaian dana kurang transfer
Rudy berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi atas berkurangnya transfer ke daerah serta mempercepat penyelesaian dana kurang salur. Menurutnya, kepastian pendanaan sangat penting agar pemerintah daerah tetap mampu menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.
Ia menegaskan, perhatian yang lebih proporsional terhadap daerah penghasil sumber daya alam, seperti Kalimantan Timur, akan memperkuat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu daerah penghasil minyak, gas bumi, dan batu bara terbesar di Indonesia, Kaltim dinilai layak memperoleh dukungan fiskal yang memadai untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
