47 KK Warga IKN Korban Kerusuhan Diusulkan Dapat Bantuan Kemensos

Bagenda menjelaskan bantuan itu jenisnya stimulan dan hanya untuk pembangunan rumah korban, karena pemilik lahannya hanya sejumlah 47 KK, maka bantuan disalurkan kepada warga pemilik lahan secara langsung melalui rekening kelompok.

Diterangkannya, karena bantuan disalurkan untuk rekening kelompok, maka 47 KK itu telah dibentuk kelompok berisi maksimal 10 orang per kelompoknya. setiap KK kelak mendapatkan uang sebesar Rp15 juta per orang sehingga total bantuan mencapai Rp705 juta.

"Bantuan yang diberikan harus digunakan untuk pembangunan rumah. Selain bantuan untuk pemilik lahan, Pemkab PPU juga telah menyiapkan anggaran dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp 10 miliar untuk para korban yang jumlahnya mencapai 94 KK dengan 354 jiwa itu,"ujar Bagenda.

Terpisah, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab PPU Ahmad Usman membeberkan, dalam penanganan korban kebakaran akibat konflik sosial tersebut,  Pemkab PPU telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar, namun pihaknya juga berupaya agar mendapatkan pula bantuan anggaran dari Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat.

"Sementara ini untuk rekonstruksi, kami akan meminta dukungan BNPB dan pemerintah provinsi, meskipun dalam APBD PPU tahun 2020 telah dianggarkan Rp10 miliar lebih tinggal dan kini menunggu pengesahaan DPRD PPU," urainya

Dibeberkan Ahmad Usman, ada beberapa opsi penanganan bagi para korban kebakaran tersebut. Pertama semua korban direlokasi, baik mereka yang memiliki maupun tidak memiliki legalitas lahan di atas lokasi kebakaran. Sedangkan opsi kedua, relokasi dilakukan kepada warga yang tidak memiliki lahan di tempat itu. Mereka bisa direlokasi ke tanah sendiri atau tanah milik pemerintah.

"Untuk lokasi relokasi di tanah milik pemerintah daerah diusulkan tiga tempat, pertama di daerah Kapau Kelurahan Gunung Seteleng seluas 10 hektar, kedua lahan di Kelurahan Nipah - Nipah dengan kantor DPRD PPU seluas 8 hingga 13 hektare dan terakhir atau ketiga di sekitar lokasi Rumah Susun di Kelurahan Penajam Km 1,"bebernya.

Ditegaskannya, relokasi semua atau tidak, tergantung dari keputusan Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud. Menurutnya, jika diputuskan relokasi, maka kawasan itu bisa dijadikan sebagai lahan terbuka hijau dan penataan sebagai anjungan menuju IKN.
 
"Jika dilakukan relokasi bagi pemilik lahan tentu akan mendapatkan bantuan dana dari ganti rugi lahan, dapat lahan serta rumahnya, sedangkan warga yang tidak memiliki lahan hanya mendapatkan tanah dan rumah saja,"pungkasnya Usman.

Diwartakan sebelumnya, sejumlah pemukiman warga calon IKN di RT.06, RT.07 dan RT.08 Gang Buaya Kelurahan Penajam dan pelabuhan kapal kelotok, pada Kamis (17/11) hangus dibakar massa dalam kerusuhan yang dilakukan kelompok tertentu.

Penyebab mengamuknya massa adalah karena meninggalnya seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelita Gamma PPU, bernama Chandra (19) akibat terkena tusukan senjata tajam. Sementara temannya Rian (18) mengalami luka berat. Kedua pelajar ditikam oleh temannya sendiri bernama Rizki (19) dan kini telah diamankan di Mapolres PPU.

Penikaman itu terjadi karena pelaku tidak suka dengan suara berisik sepeda motor milik korban Chandra, sehingga antara korban dan pelaku terlibat perang mulut dan berujung adu jotos yang berakibat meninggalnya Chandra terkena tusukan senjata tajam Rizki.

Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU akibat kerusahaan tersebut sebanyak 83 rumah rusak berat, empat rumah rusak ringan dan 23 bangunan tempat usaha ikut terbakar, korban terdampak sebanyak 94 KK dengan 354 Jiwa.

Upaya mediasi telah dilaksanakan dan pelaksanaan denda adatpun telah digelar sehingga kini kondisi di PPU sudah sangat kondusif, sedangkan proses hukum terhadap pelaku tetap dilakukan Polres PPU.