AJI Meminta Media di Balikpapan Menaati Putusan Pengadilan

Teddy mengatakan, pengadilan mewajibkan media lokal Balikpapan sebagai tergugat diwajibkan membayar pesangon yang menjadi hak pekerja secara tunai dan sekaligus.

AJI Balikpapan menilai putusan tersebut sudah tepat sesuai ketentuan hukum berlaku di Indonesia.  Apalagi, perjuangan 15 mantan karyawan cukup panjang dan berliku untuk mendapatkan keadilan. Terhitung sejak November 2020 atau tiga tahun lamannya.

“AJI menilai pesangon adalah hak pekerja, sesuai yang diatur dalam undang-undang sehingga harus diselesaikan. Jadi kita mendorong untuk menjalankan putusan pengadilan,” lanjutnya.

Salah seorang mantan karyawan, Rusli menyebutkan, poin utama dari gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Hubungan Industrial lebih dari mencari keadilan terkait status PHK.

"Alhamdulillah, sudah sangat jelas. Dalam penjelasan sebelum amar putusan dibacakan, majelis hakim menyatakan para pekerja mogok secara sah sesuai mekanisme perundang-undangan dan menolak klasifikasi PHK dengan status mengundurkan diri. Itu poinnya, kami tidak mengundurkan diri tetapi di-PHK sepihak oleh perusahaan, dan dilakukan saat mogok sah," tegas Rusli.

Meski nilai pesangon lebih kecil dari besaran nilai tuntutan, Rusli menghargai keputusan majelis hakim atas dasar pertimbangan sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan perundangan lainnya.

"Keadilan lainnya, terkait 2 karyawan kontrak yang sebelumnya diputus dan dibayar haknya secara harian (proporsional) oleh perusahaan. Alhamdulillah pula, mendapatkan keadilan dan dinyatakan sebagai karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)," ujarnya.