Anggaran Rp44 Miliar, KPU Samarinda Tak Bisa Bekerja Maksimal
Samarinda, IDN Times - Tarik ulur penetapan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Samarinda memasuki babak puncak. Besaran ongkos pilkada itu akan diputuskan malam ini, Selasa (3/9).
Sayangnya jumlah anggaran tersebut terus berkurang. Diawali dari Rp75 miliar namun setelah masuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun menjadi Rp73 miliar lalu menjadi Rp69 miliar lebih, dan yang terakhir angkanya kian menyusut menjadi Rp44 miliar.
"Kami enggak bisa jalan dengan anggaran segitu (Rp44 miliar)," ucap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda, Firman Hidayat, usai rapat bersama sekretaris Kota Samarinda, Badan Perencanaan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Selasa (3/9) di Balai Kota.
1. KPU Samarinda melakukan rasionalisasi demi anggaran
Dia mengatakan, bila tahapan pilkada hendak berjalan maksimal maka seharusnya disesuaikan dengan anggarannya. Angka yang diajukan tersebut sudah sesuai dengan hitungan kegiatan dan tahapan Pilkada Samarinda 2020.
Bila hendak mengacu pilkada 2015 dengan dana Rp49,7 miliar sudah dipastikan akan berjalan tak maksimal. "Dengan adanya penyusutan ongkos tersebut maka rasionalisasi harus kami lakukan. Mentok-mentok itu Rp58 miliar," katanya.
Mantan wartawan itu menyatakan, salah satu penyesuaian yang KPU Samarinda lalukan adalah mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dari 2.549 menjadi 1.850. Itu sebab, beban akan bertambah. Syukurnya surat suara tak banyak hanya satu saja, berbeda saat pileg dan pilpres dengan lima surat suara.
"Setidaknya sebelum 21 September sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Jika tidak pasti KPU pusat akan mempertanyakan," jelasnya.
2. Anggaran pilkada masih belum cukup
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin tak menampik bila anggaran pilkada itu beberapa kali mengalami perubahan. Dari angka Rp75 miliar menjadi Rp73 miliar hingga menyentuh Rp44 miliar. Dengan demikian masih ada kekurangan Rp16 miliar. "Itu yang sedang diupayakan," sebutnya.
Mantan kepala Bappeda itu menyatakan, persoalan anggara pilkada ini sebenarnya tak ribet, bila nanti ada kekurangan pasti akan dicarikan anggarannya. Caranya hanya satu, mengurangi dana kegiatan lain yang sekiranya saat duitnya disusutkan tak banyak berpengaruh dengan programnya.
"Tapi kami juga minta KPU untuk melakukan rasionalisasi, setidaknya kegiatan yang tak terlalu banyak makan biaya bisa disusutkan," pungkasnya.
