Anggota DPRD PPU Diperiksa KPK, Ini Tanggapan Pimpinan Dewan

Hartono mengatakan, anggota legislatif harus mematuhi ketentuan dan hukum berlaku. Mereka harus memenuhi panggilan dari penyidik Komisi anti korupsi.

Apalagi ada kaitannya dengan produk hukum yang telah digodok melalui DPRD PPU.

“Meskipun mereka dipanggil secara individu, sehingga KPK tidak memerlukan surat izin ke pimpinan DPRD PPU. Harapannya kesaksian para anggota DPRD membuat kasus ini makin terang benderang,” tegas politikus PDI Perjuangan ini. 

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan persnya mengatakan, pihaknya memanggil seluruh pihak terkait kasus penyertaan modal perumda PPU ini. Seperti mantan Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Benuo Taka dan beberapa Anggota DPRD PPU.

“Pemanggilan Dewas Perumda Benou Taka dan sejumlah anggota DPRD PPU itu dilakukan penyidik guna menggali keterangan dugaan TPK dana penyertaan modal APBD Pemda Penajam Paser Utara ke Perumda Benuo Taka Tahun 2019-2021," paparnya.

Kasus korupsi ini akhirnya menyeret mantan Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud yang sedang menjalani hukuman penjara atas kasus suap. 

Lebih lanjut, Ali menyebutkan ada enam orang saksi yang diperiksa terdiri Dewan Pengawas Perumda, swasta, dan DPRD PPU. Yakni M Umry Hasfirdauzy (Dewan Pengawas Perumda 2019-2021), Sariman (swasta), serta Syarifuddin HR, Muhammad Taufiq Y, Muhammad Arif Albar, dan Hasri Sahri yang merupakan anggota legislatif. 

KPK sendiri sebetulnya telah mengantongi nama para tersangka, namun Ali masih merahasiakan.

Kasus ini merupakan pengembangan kasus suap proyek infrastruktur yang menjerat eks Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud.

Sementara itu, pada Rabu (25/1/2023) KPK juga telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dari anggota DPRD dan masyarakat Desa Sri Raharja, Kecamatan Babulu terkait status tanah rencana lokasi pembangunan pabrik penggilingan padi atau rice milling unit (RMU) dari anggaran penyertaan modal itu.

Pemeriksaan saksi kasus korupsi penyertaan modal untuk pembangunan proyek penggilingan padi itu, dilakukan di ruang penyidik Satreskrim Polres PPU.

Pihak KPK sudah melakukan koordinasi dengan Polres PPU dalam peminjaman ruang pemeriksaan satuan reserse dan kriminal. Setidaknya terdapat lima orang penyidik KPK yang memanfaatkan ruangan pemeriksaan tersebut. 

Tetapi secara detailnya, pihak Polres PPU tidak mengetahui aktivitas penyidik KPK dalam ruangan ini.