Awasi Kapal Ilegal, Pemprov Kaltim Operasikan Radar AIS Bantuan KKP

29 Jul 2026, 19:45 WIBKota Samarinda

Sri Gunawan Wibisono

News

Channel

Add Us on Google

Awasi Kapal Ilegal, Pemprov Kaltim Operasikan Radar AIS Bantuan KKP

ilustrasi radar pertahanan (freepik.com/natanaelginting)

Intinya Sih

Pemprov Kaltim akan mengoperasikan radar terintegrasi AIS bantuan KKP, yang masih diperiksa Bea Cukai, untuk memperkuat pengawasan kapal di perairan termasuk Berau.
Selama ini, kapal yang masuk tanpa menyampaikan Surat Izin Berlayar kepada KSOP menyulitkan pemantauan tujuan dan waktu kedatangan; AIS akan menampilkan identitas, posisi, kecepatan, serta arah kapal secara real time.
Teknologi ini ditargetkan memperkuat keamanan laut di Berau, melindungi sumber daya kelautan, mencegah pelayaran ilegal, dan mendukung pengelolaan perikanan serta pariwisata Kaltim.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Samarinda, IDN Times - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akan memperkuat sistem pengawasan wilayah perairan dengan memanfaatkan teknologi Radio Detection and Ranging (Radar) yang terintegrasi dengan Automatic Identification System (AIS). Teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan keamanan laut sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan, perikanan, dan pariwisata di Kaltim.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengatakan, radar tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang saat ini masih menjalani proses pemeriksaan di Bea Cukai sebelum dioperasikan.

"Pemprov Kaltim mendapat bantuan berupa radar. Ini penting untuk mengontrol kapal-kapal yang masuk ke perairan kita, termasuk di wilayah Berau," kata Rudy Mas'ud dalam akun IG Pemprov Kaltim di VIP Room Bandara Internasional Kalimarau, Tanjung Redeb, Berau, Rabu (22/7/2026).

1. Kendala Pemprov Kaltim dalam mengawasi akivitas kapal

Menurut Rudy, selama ini pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam mengawasi aktivitas kapal yang melintasi perairan Kalimantan Timur. Tidak sedikit kapal yang masuk tanpa menyampaikan Surat Izin Berlayar (SIB) kepada instansi berwenang, seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), sehingga tujuan pelayaran maupun waktu kedatangannya sulit dipantau.

Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan lalu lintas laut serta memantau aktivitas pelayaran di wilayah perairan Kaltim.

Untuk mengatasi persoalan itu, Pemprov Kaltim akan mengoperasikan radar yang terintegrasi dengan AIS. Sistem tersebut mampu melacak kapal secara otomatis dengan menampilkan informasi identitas kapal, posisi, kecepatan, hingga arah pelayaran secara real time kepada stasiun pantai maupun kapal lain.

"Dengan sistem ini kita akan lebih mudah mengetahui kapal apa saja yang masuk ke perairan Kalimantan Timur, di mana posisinya, serta berapa kecepatannya. Semua aktivitas kapal akan lebih terkontrol," jelasnya.

2. Pengawasan wilayah perairan di Kaltim

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud memberikan keterangan kepada wartawan terkait kemungkinan penyusutan transfer ke daerah dari pusat. (IDN Times/Erik Alfian)

Rudy berharap pemanfaatan teknologi tersebut dapat memperkuat pengamanan wilayah perairan Kalimantan Timur, terutama di kawasan strategis seperti Kabupaten Berau yang memiliki wilayah laut sangat luas.

Selain dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar, Berau juga memiliki sejumlah pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan jalur pelayaran internasional dan terhubung dengan negara tetangga. Wilayah ini juga menjadi destinasi wisata bahari unggulan dengan kekayaan ekosistem laut yang perlu mendapat perlindungan.

3. Pengawasan terhadap lalu lintas kapal

Pengamatan terumbu karang di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) dengan metode manta tow. KKP3K-KDPS yang terletak di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sejak 2016 dicadangkan sebagai kawasan konservasi . Wilayah ini merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, serta menjadi bagian dari segitiga terumbu karang. (Dok : YKAN)

Karena itu, menurut Rudy, keberadaan radar AIS tidak hanya berfungsi meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas kapal, tetapi juga mendukung perlindungan sumber daya kelautan, mencegah aktivitas pelayaran ilegal, serta memperkuat pengelolaan sektor perikanan dan pariwisata.

"Pemerintah berharap teknologi ini mampu meningkatkan pengawasan wilayah laut sekaligus mendorong optimalisasi potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi Kalimantan Timur," pungkasnya