Belum Dapat SK Kemendagri, Enam Daerah di Kaltim Bakal Dipimpin Sekda

Sejatinya ada sembilan daerah pelaksana pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu. Namun hanya enam daerah mendekati waktu habisnya masa jabatan. Kabupaten/kota lain yang sedang menanti hal serupa adalah Kutai Barat dan Bontang. Kedua kepala daerah di dua kota ini bakal purnatugas pada pada April dan Maret. Sementara tiga daerah lainnya, saat ini sedang bergumul terkait sengketa pilkada di MK. Dengan demikian hanya ada empat daerah yang saat ini sedang bersiap jalani pelantikan, yakni Mahulu, Samarinda, Paser dan Berau pada Rabu mendatang. Sejatinya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait jadwal inaugurasi tersebut sudah diterima. Namun hingga kini warkat ini masih dinanti.

“Sebagai antisipasi, Pemprov Kaltim sudah mempersiapkan kebijakan lain yakni menerbitkan surat keputusan (SK) gubernur berupa penunjukkan pelaksana harian (Plh) kepala daerah,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekprov Kaltim, Muhammad Sabani menuturkan ihwal senada. Hingga kini pelantikan kepala daerah di Benua Etam masih menanti titah dari Kemendagri. Bila belum diterima maka pelaksana kepala daerah sementara akan diterima oleh sekprov atau sekda.

“Iya sesuai dengan surat dari Kemendagri, itu sekda. Kalau belum dilantik pada 17 Februari nanti. Diberikan kepada sekda setempat sebagi Plh,” sebut Sabani.

Dia menambahkan, penunjukkan sekprov nanti tak harus seturut dengan SK dari Kemendagri. Cukup surat putusan dari gubernur saja sebagai bentuk penugasan. Sementara tiga daerah yang masih bergelut dengan sengketa pilkada juga demikian.

“Jadi status plh nanti sampai SK keluar. Proses sudah terjadi dan ditandatangani, tinggal dikirim,” pungkasnya.