BPOM Gulirkan BPA Free, YLKI Meminta Pengawasan pada Galon Guna Ulang

Tulus menyatakan, pentingnya pengawasan penggunaan galon guna ulang demi kepentingan masyarakat. Khusus soal ini, YLKI bahkan berniat melakukan survei tentang kualitas galon guna ulang beredar di pasaran hingga proses distribusi dari hulu hingga hilir.

Termasuk dalam kaitan proses penyimpanan galon. Pasalnya dalam proses itu semua, Tulus menduga ada ancaman migrasi kandungan BPA polikarbonat ke dalam air minum kemasan.

Kandungan zat ini yang oleh para ahli kesehatan disebutkan, bisa mengancam kesehatan serius saat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu. 

Proses distribusi, paparan sinar matahari, hingga usia penggunaan galon guna ulang, menurut Tulus makin memperbesar potensi peluruhan yang bisa mengancam kesehatan.

Sehubungan itu, Tulus pun salah satunya meminta agar ada pembatasan tentang usia pakai galon guna ulang. Sejak galon ini diproduksi, semestinya sejak awal sudah dicantumkan masa akhir batas penggunaannya. 

“Tabung gas elpiji 3 kilogram dan 12 kilogram saja ada batas usia pakai. Mosok galon air minum dikonsumsi manusia tidak ada batas kedaluwarsa? Semestinya kita lebih peduli pada kesehatan manusia,” ujarnya.

Tulus mengatakan, tidak ada aturan yang tegas soal penggunaan galon guna ulang di masyarakat. Pemerintah tidak mengatur secara spesifik penggunaan galon guna ulang ini. 

Masih soal galon ini, Tulus pun menyoroti pernyataan asosiasi industri AMDK yang menyebutkan galon guna ulang setidaknya bisa dipergunakan 60 kali selama batas pemakaiannya.

Menurutnya pernyataan asosiasi AMDK tersebut sangat tidak tepat.

“Siapa yang bisa mengontrol bahwa tabung tersebut akan dipergunakan dalam 60 kali pemakaian? Akan sulit dilakukan bila tidak ada tulisan kedaluwarsa di tabungnya,” ujar Tulus.

Lain ceritanya bila ada batasan tanggal kedaluwarsa tercantum dalam galon guna ulang tersebut. Para stakeholder termasuk pula konsumen, dan masyarakat akan mampu mengontrol produk air minum kemasan yang dikonsumsi. 

Masyarakat bisa memilah di antara produk yang masih dianggap laik atau rusak.

Seperti diketahui, asosiasi AMDK menolak rencana pelabelan BPA Free pada galon guna ulang.

Tetapi bagi Tulus, penolakan mereka sudah wajar.

Menurutnya, sudah menjadi tugas asosiasi menentang pemberlakuan aturan yang sekiranya bisa mengurangi keuntungan perusahaan. Apa pun akan dilakukan untuk menunda atau bahkan membatalkan aturan sudah ditentukan pemerintah.

Meskipun aturan tersebut dibuat demi kepentingan masyarakat secara luas.

“Itu ga aneh, asosiasi, perusahaan, kalo diatur pasti melawan habis-habisan untuk mendelay (menunda) kebijakan,” paparnya.

Tulus mencontohkan rencana Kementerian Kesehatan mengatur soal standarisasi gula, garam, lemak dalam industri makanan. Aturan tersebut dibuat mengingat dampak negatifnya bisa memicu permasalahan kesehatan serius, seperti obesitas, penyakit diabetes, dan lainnya.

“Kementerian Kesehatan saja tidak pernah berhasil mengatus standar soal gula, garam, dan lemak dalam industri makanan. Langsung ditolak GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia). Kemenkesnya saja nyalinya kecil tidak berani melawan,” sebutnya.

YLKI sendiri memastikan kredibilitas BPOM yang dihuni para pakar di bidangnya masing-masing. Dalam kaitan menjalankan fungsinya masing-masing, YLKI berinteraksi langsung dengan BPOM. 

Sama-sama memberikan perhatian terhadap perlindungan konsumen dan publik.

Termasuk pula transparansi BPOM dalam penggunaan anggaran yang kerap memperoleh penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau soal ini (kredibilitas) harus saya akui BPOM ini. Mereka ahli di bidangnya masing-masing,” ujar Tulus.

Maka tidak mengherankan bila saat ini YLKI mendukung sepenuhnya rencana BPOM menerbitkan aturan tentang pelabelan BPA Free pada galon guna ulang. Aturan yang nantinya harus dipatuhi seluruh pelaku industri AMDK di tanah air.

YLKI menilai adanya urgensi agar aturan ini secepatnya untuk diberlakukan. 

Apalagi mengingat pelabelan BPA Free seiring tujuan YLKI dalam memberikan perlindungan pada konsumen.

Jelang pemberlakuannya akan masa transisi di mana industri diberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri. Hingga aturannya benar-benar 100 persen diberlakukan.

Pemberlakuan label BPA Free diyakini mampu mengurangi dampak negatif peluruhannya ke produk air minum kemasan. Potensinya peluruhannya akan jauh berkurang dari ambang batas 0,6  mg/kg sudah ditentukan pemerintah.