Demo Gen Z Kalbar Memanas, Dugaan Pemukulan Peserta Disorot

Salah satu demonstran, Muhammad Wafiq  menilai. penyampaian aspirasi seharusnya tidak berujung pada tindakan yang mengancam keselamatan peserta demonstrasi.

“Kawan-kawan dipukul mundur, dipukul habis-habisan. Akan tetapi, kami tidak melawan,” ujar Wafiq.

Perwakilan massa mengecam dugaan pemukulan itu dan meminta penanganannya melalui mekanisme penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Mereka juga menyuarakan kekhawatiran terhadap kemungkinan intimidasi hingga pelecehan terhadap peserta perempuan.

Meski situasi aksi dilaporkan memanas, massa menegaskan bahwa tujuan mereka tetap menyampaikan aspirasi masyarakat.

Mereka bahkan berencana mengevaluasi jalannya demonstrasi sebelum kembali turun ke jalan dengan jumlah peserta yang lebih besar.

“Kami tidak akan mundur. Kami akan mengkaji masalah-masalah yang ada di Kalimantan Barat,” katanya.

Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto memberikan keterangan mengenai situasi yang berkembang selama aksi berlangsung.

Menurut Endang, selain demonstrasi Aliansi Generasi Z Revolution di Kantor Gubernur Kalbar, terdapat pula aksi mahasiswa Universitas PGRI Pontianak di Gedung DPRD Kalbar.

Ia menjelaskan, situasi di Kantor Gubernur mulai memanas setelah massa melempar dan membakar ban. Padahal, menurutnya, koordinator lapangan sebelumnya telah mengimbau peserta agar tidak membawa maupun membakar ban.

“Jangan sampai disusupi kelompok-kelompok yang ingin membuat Kota Pontianak tidak aman,” ujarnya.

Endang menyatakan tidak ada mahasiswa maupun masyarakat yang diamankan dalam rangkaian aksi tersebut. Namun, ia menyebut seorang anggota Satpol PP diduga terkena ban terbakar, sementara seorang warga dilaporkan mengalami luka bakar pada tangan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kalbar, Suherman mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan unsur intelijen, kepolisian, dan TNI sebelum demonstrasi berlangsung.

Dalam persiapan pengamanan, petugas mendapati delapan ban yang dibawa massa, terdiri atas tujuh ban sepeda motor dan satu ban mobil.

Menurut Suherman, larangan membawa ban diberlakukan untuk mengantisipasi pembakaran yang berpotensi membahayakan orang lain dan merusak fasilitas Kantor Gubernur Kalbar.

“Unjuk rasa tidak dilarang karena dijamin undang-undang. Namun, kami mengimbau agar tidak anarkis,” tukasnya.