DPR RI Pastikan Dukungan Penuh untuk Kelanjutan IKN
Nusantara, IDN Times – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk meninjau progres pembangunan tahap II, Senin (29/9/2025) kemarin. Ketua Tim Kunjungan Kerja, Adian Napitupulu, menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan, khususnya di Kompleks Perkantoran Legislatif.
Adian optimistis target penyelesaian pembangunan IKN bisa tercapai sesuai jadwal. Ia menyebut pada akhir 2027 seluruh fasilitas utama rampung, sehingga pada 2028 IKN siap difungsikan sebagai pusat politik Indonesia.
1. DPR RI tegaskan dukungan kelanjutan pembangunan IKN
Dalam tinjauannya, Adian menekankan pentingnya konsistensi dan keberlanjutan pembangunan IKN. “Optimis, akhir 2027 harusnya sudah rampung semua, 2028 kita bisa fungsional jadi ibu kota politik di sini,” ujarnya.
Kunjungan BAM DPR RI diawali dengan pertemuan di Kantor Wali Kota Balikpapan. Rombongan menerima aspirasi masyarakat terkait pembangunan IKN, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel sebelum melanjutkan peninjauan ke kawasan inti pusat pemerintahan.
2. OIKN sambut baik sinergi dengan legislatif
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan apresiasinya atas dukungan legislatif. “Dukungan dari DPR RI, khususnya melalui BAM, sangat penting dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai target. Kami harap bisa bersama-sama menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan keberlanjutan IKN sebagai smart city, sponge city, dan forest city,” ungkapnya.
Basuki juga memastikan sejumlah proyek pembangunan strategis tetap berjalan lewat skema kontrak tahun jamak (multiyears) periode 2025–2027. Dia menyebut pembangunan sudah dimulai, salah satunya jalan di kawasan yudikatif.
Basuki menegaskan, keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik memberi kepastian kelanjutan pembangunan. “Penandatangan Perpres 79/25 menandakan pembangunan IKN berlanjut dan harus selesai dalam tiga tahun,” tegasnya.
Pembangunan yang sedang berjalan mencakup gedung-gedung lembaga negara seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, hingga Plaza Keadilan. Anggaran yang disiapkan untuk kawasan ini mencapai Rp3,68 triliun.
“Contoh yang sudah berjalan pembangunan jalan di kawasan yudikatif. Kemudian sudah mau tanda tangan nanti ini termasuk gedung-gedungnya,” jelas Basuki.
Basuki juga menjelaskan progres pembangunan jalan tol IKN segmen yang 6 tinggal menyisakan 2,8 kilometer dan diharapkan rampung pada akhir 2025. “Karena kekurangannya tinggal sekitar 2,8 kilometer saja di tol segmen 6,” ujarnya. Basuki juga mengingatkan adanya pekerjaan rumah di sektor hunian. “Seharusnya total 47 tower rusun yang dibangun, saat ini baru selesai 44 tower,” tutupnya.
3. OIKN dapat anggaran Rp6,26 triliun pada 2026
Otorita IKN mendapat alokasi Rp6,26 triliun pada 2026. Sebanyak Rp4,7 triliun dialokasikan untuk melanjutkan kontrak multiyears, sementara Rp600 miliar digunakan untuk pengelolaan gedung dan kawasan yang sudah diserahkan dari kementerian. Termasuk pemeliharaan kantor Presiden dan Istana Negara, kantor kementerian koordinator, jalan, air minum, sanitasi, dan persampahan.
“Sisa anggaran Rp930 miliar, rencananya akan digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi pembangunan IKN,” beber Basuki.
