Gedung MA, MK hingga KY Dibangun di IKN, Ditarget Rampung 2027
- Pembangunan kawasan yudikatif IKN di Kalimantan Timur ditargetkan selesai pada 2027, dengan cuaca cerah musim kemarau mendukung percepatan pekerjaan sesuai jadwal kontrak.
- Paket pertama meliputi Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan; progres fisik Gedung MA mencapai 12,5 persen setelah delapan bulan pengerjaan.
- Paket Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial telah mencapai 45,7 persen, sementara kawasan 15,15 hektare dirancang dengan akses terpisah dan utilitas bawah tanah.
Nusantara, IDN Times - Pembangunan kawasan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus dikebut dan ditargetkan rampung pada 2027.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN, Sonny Alissa, mengatakan cuaca cerah selama musim kemarau turut mendukung percepatan pekerjaan.
“Pekerjaan di kawasan yudikatif mengikuti jadwal kontrak. Target penyelesaian 2027,” kata Sonny dlaporkan Antara saat meninjau proyek di Nusantara, Minggu (16/8/2026).
1. Pembangunan kawasan yudikatif di IKN
Istana Negara di Ibukota Nusantara, Sabtu (13/6/2026). (IDN Times/Sri.Wibisono) Proyek kawasan yudikatif dibagi dalam beberapa paket. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan.
Gedung Mahkamah Agung dibangun seluas 56.000 meter persegi dengan tujuh lantai. Gedung ini memiliki ruang sidang utama berkapasitas 473 orang dan mampu menampung sekitar 2.000 pegawai.
“Untuk Gedung Mahkamah Agung, progres fisik saat ini 12,5 persen setelah delapan bulan pengerjaan,” ujarnya.
2. Kawasan Gedung MK di IKN
Kawasan perkotaan Ibukota Nusantara, Sabtu (19/6/2026). (IDN TImes/Sri Wibisono) Sementara itu, Gedung Mahkamah Konstitusi memiliki luas 44.000 meter persegi dengan delapan lantai. Ruang sidang plenonya berkapasitas hingga 400 orang.
Adapun Gedung Komisi Yudisial memiliki luas 12.900 meter persegi, terdiri dari empat lantai dengan ruang sidang berkapasitas 60 orang.
“Untuk paket Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial progresnya 45,7 persen,” kata Sonny.
Secara keseluruhan, kawasan yudikatif IKN memiliki luas 15,15 hektare. Kawasan tersebut dirancang dengan jalur akses terpisah bagi hakim, pegawai, dan tamu.
3. Independensi Institusi hukum di Indonesia
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Jumat (15/8/2026). Foto OIKN Pemisahan akses tersebut bertujuan meningkatkan keamanan sekaligus menjaga independensi hakim dalam menjalankan tugas.
Selain itu, seluruh jaringan utilitas kawasan akan menggunakan Multi Utility Tunnel (MUT). Sistem ini menempatkan jaringan listrik, telekomunikasi, dan perpipaan air minum di dalam terowongan sehingga tidak ada kabel udara.
Pembangunan jalan, lanskap, dan sistem drainase juga dilakukan secara bersamaan untuk mendukung kesiapan kawasan yudikatif IKN.
