Gubernur Kaltim Sentil Pusat Soal Dana Bagi Hasil, Kok Kecil?

Ia juga menyoroti kondisi aksesibilitas antarwilayah di Kaltim yang masih sangat terbatas, khususnya di daerah pedalaman seperti Mahakam Ulu (Mahulu), yang hanya bisa dijangkau lewat jalur sungai. Hal ini menyebabkan harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan dengan Sarawak, Malaysia, melambung tinggi.

“Asal tahu, harga semen di Mahulu bisa mencapai Rp1 juta per sak,” ungkapnya.

Di sektor kelapa sawit, Rudy menyebut DBH yang diterima juga jauh dari harapan. Dari 3 juta hektare lahan sawit, sekitar 1,5 juta hektare sudah berproduksi, namun dana yang masuk ke kas daerah hanya Rp28 miliar. “Bagaimana kita bisa membangun Kaltim yang luas ini dengan DBH Sawit hanya Rp28 miliar?” keluhnya.

Tak hanya itu, Rudy juga menyoroti dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan batu bara yang selama ini ditanggung masyarakat, namun tidak sebanding dengan kompensasi fiskal dari pemerintah pusat.

Dia menyebut banyak kebijakan pusat berupa Kepmen atau Permen yang membuat kewenangan daerah ditarik ke pusat. "Kita disuruh mandiri, tapi tidak diberi kewenangan. Akibatnya, daerah tidak bisa mengatur wilayahnya sendiri,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil DJPb Kaltim, Edi Mulyadi, menyatakan pihaknya terus berupaya menjaga sinergi dengan Pemprov Kaltim dalam tata kelola keuangan negara.

”Ini sesuai dengan tugas kami sebagai bendahara negara, yang memastikan anggaran tersalur tepat sasaran,” jelas Edi.

Edi juga menambahkan bahwa sejak lima tahun terakhir, DJPb Kaltim berperan sebagai Regional Chief Economist yang bertugas memantau pertumbuhan ekonomi daerah dan mengawal pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional.