Hampir 500 Unit Usaha Dikerahkan untuk Tangani Karhutla Kalteng

15 Oct 2026, 21:06 WIBKota Balikpapan2 min read

Sri Gunawan Wibisono

News

Channel

Add Us on Google

Hampir 500 Unit Usaha Dikerahkan untuk Tangani Karhutla Kalteng

Kondisi permukiman warga di bantaran Sungai Kahayan saat kabut asap di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (29/9/2026). ANTARA FOTO/Auliya Rahman/rwa

Intinya Sih

Kemenko Pangan akan menggerakkan hampir 500 unit usaha perkebunan dan kehutanan di Kalimantan Tengah untuk memperkuat penanggulangan karhutla bersama pemerintah dan instansi terkait.
Palangka Raya dan Pulang Pisau menjadi prioritas awal, dengan verifikasi titik panas, kanal, jalan, serta sumber air; perusahaan diharapkan membantu juga di luar konsesi.
Kementerian Kehutanan menjadwalkan operasi modifikasi cuaca pada 15–16 Oktober 2026, sementara asosiasi pengusaha menyiapkan peralatan, sumber air, BBM, dan tindak lanjut titik panas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan berencana melibatkan hampir 500 unit usaha di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pelibatan dunia usaha akan mengutamakan perusahaan sektor perkebunan dan kehutanan yang memiliki sumber daya berupa personel dan peralatan.

"Hari ini di Kalimantan Tengah kita gerakkan hampir 500 unit," kata Hanif dilaporkan Antara seusai rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

1. Kota/kabupaten di Kalteng menjadi prioritas

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq. (IDN Times/Imam Faishal)

Menurut Hanif, sejumlah wilayah yang menjadi prioritas awal ialah Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau. Tim akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi kawasan, kebutuhan sumber daya, serta metode penanganan yang sesuai.

Identifikasi tersebut mempertimbangkan keberadaan titik panas, jaringan kanal dan jalan, serta sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk pemadaman.

"Metodologi ini, kerja sama badan usaha dengan pemerintah, kita perluas," ujarnya.

Pola kerja sama serupa sebelumnya diterapkan di Kalimantan Selatan dengan melibatkan sekitar 350 perusahaan untuk membantu menangani karhutla di lahan pertanian dan gambut seluas sekitar 10.000 hektare.

Hanif mengatakan, perusahaan juga diharapkan berkontribusi secara sukarela dalam penanganan kebakaran di luar wilayah konsesi masing-masing, tanpa mengurangi tanggung jawab mereka terhadap areal yang dikelola.

2. Kesiapan perusahaan di Kalteng dalam mengatasi karhutla

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono pesimistis target B50 dapat terwujud dalam waktu dekat. (IDN Times/Erik Alfian)

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, pihaknya telah meminta anggota memeriksa kesiapan peralatan dan meningkatkan kewaspadaan. Informasi titik panas dari Kementerian Kehutanan juga diteruskan kepada perusahaan untuk ditindaklanjuti.

Gapki menyatakan siap membantu pemadaman di luar konsesi. Namun, Eddy meminta perlindungan yang proporsional bagi perusahaan yang turut membantu pemerintah.

3. Program modifikasi cuaca

Sejumlah pengendara motor melintasi Bundaran Burung saat kabut asap di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (29/9/2026). ANTARA FOTO/Auliya Rahman/rwa.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menekankan pentingnya ketersediaan sumber air, peralatan pemadaman, dan bahan bakar minyak (BBM), terutama untuk pembasahan kawasan gambut.

"Jadi penanganan memang paling utama ini harus mencari sumber air dulu," ujarnya.

Di luar pelibatan dunia usaha, Kementerian Kehutanan menjadwalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) di Kalteng pada 15–16 Oktober 2026. Penerbangan disiapkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, karena keterbatasan jarak pandang di sejumlah bandara di Kalteng.

Hanif menegaskan, kolaborasi lintas sektor tersebut bertujuan melindungi kawasan strategis nasional, menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi, serta mendukung agenda swasembada pangan, energi, dan air.