Foto Rudy Mas’ud Sarapan di Singapura, Pokja 30 Soroti Empati dan Anggaran
Pokja 30 Samarinda meminta Kemendagri memeriksa tujuan dan pembiayaan perjalanan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ke Singapura setelah foto sarapannya bersama istri viral.
Koordinator Pokja 30 menilai perjalanan tersebut kurang empati di tengah karhutla, kabut asap, ancaman kekeringan, serta keterbatasan jalan, listrik, air, dan komunikasi di pedalaman Kaltim.
Pemprov Kaltim dikritik karena belanja rutin dinilai dominan; Diskominfo menyatakan Rudy ke Singapura untuk medical check-up rutin dengan persetujuan lisan Kemendagri.
Samarinda, IDN Times - Kelompok Kerja (Pokja) 30 Samarinda mengkritik Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud setelah foto dirinya bersama sang istri, Sarifah Suraidah, yang juga anggota DPR RI, saat sarapan di salah satu restoran mewah di Singapura viral di media sosial, Minggu (11/10/2026).
Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memeriksa tujuan keberangkatan Rudy ke Singapura, termasuk memastikan apakah perjalanan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kedinasan dan bagaimana pembiayaannya.
“Saya tidak tahu, apakah untuk kepentingan publik atau pribadi. Tapi Kemendagri harus memastikan keberangkatan Rudy Mas’ud ini, kaitan penggunaan anggaran perjalanan kepala daerah,” kata Buyung saat dihubungi, Selasa (13/10/2026).
1. Gubernur Kaltim dianggap kurang empati pada kondisi daerah
ilustrasi pemborosan uang (pexels.com/@karolina-grabowska) Buyung menilai, keberadaan Rudy di Singapura kurang mencerminkan kepekaan terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat Kaltim. Menurutnya, daerah masih menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah.
Selain itu, ancaman kekeringan akibat fenomena El Niño ekstrem yang dikenal sebagai El Niño Godzilla juga menjadi perhatian.
“Mungkin gubernur ingin sekadar menghindari kabut asap yang sedang menerpa Kaltim,” ujar Buyung.
Ia menilai, Rudy seharusnya lebih sering mengunjungi wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltim yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan, listrik, air bersih, hingga jaringan komunikasi.
“Bahkan sinyal telepon saja tidak ada kalau kita berada di pedalaman Kaltim. Pedalaman Kaltim tidak seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, jauh berbeda,” tegasnya.
2. Pemborosan anggaran terjadi di Kaltim
Akses jalur sungai di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Minggu (6/7/2025). Foto PLN Selain perjalanan gubernur, Buyung menyoroti pengelolaan anggaran Pemprov Kaltim yang dinilainya masih didominasi belanja rutin. Ia mempertanyakan urgensi sejumlah pengeluaran, termasuk alokasi perjalanan dinas dan anggaran Tim Ahli Percepatan Pembangunan Kaltim.
Menurut Buyung, keberadaan tim ahli perlu dievaluasi karena gubernur telah didampingi organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas memberikan pertimbangan dan merencanakan pembangunan daerah.
Ia juga menyoroti besaran honorarium tim ahli. Buyung menyebut, anggaran untuk tenaga administrasi atau pengetik mencapai Rp20 juta per bulan, sedangkan ketua dan anggota tim berkisar Rp30 juta hingga Rp45 juta per bulan.
Buyung menilai besaran tersebut perlu dikaji dari sisi efisiensi dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.
Ia turut menyoroti alokasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi pejabat Pemprov Kaltim. Berdasarkan data IDN Times Kaltim yang dirujuk dalam pemberitaan, TPP Sekretaris Daerah mencapai Rp99 juta per bulan, inspektur daerah Rp69,4 juta, asisten gubernur Rp69,3 juta, serta kepala BPKAD dan Bappeda masing-masing Rp62,9 juta.
3. Penggunaan anggaran Kaltim
Menurut Akmal, pembangunan di Mahakam Ulu perlu pendekatan kolaboratif. (Dok. Pemprov Kaltim) Menurut Buyung, komposisi belanja daerah perlu diarahkan agar lebih banyak mendukung kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan pelayanan dasar.
Ia menyebut APBD Kaltim sekitar Rp21 triliun dengan komposisi 60 persen untuk belanja rutin dan 40 persen untuk belanja publik. Namun, ia menilai belanja publik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Padahal belanja publik 40 persen tidak sepenuhnya untuk kepentingan publik, ada pula potongan dana proyek bagi pejabat pembuat komitmen dan lain-lain,” tuturnya.
"Prioritas pembangunan daerah lebih besar pada belanja publik daripada belanja rutin," imbuhnya.
Buyung mendorong Pemprov Kaltim memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, seperti jalan, listrik, air bersih, jaringan komunikasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Menurutnya, kebutuhan tersebut masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah pedalaman Kaltim.
4. Gubernur Kaltim medical check-up di Singapura
Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (Dispar Kaltim), Ririn Sari Dewi. (Dok. Istimewa) Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Ririn Sari Dewi mengatakan Rudy Mas’ud pergi ke Singapura untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin (medical check-up) pada Sabtu (10/10/2026).
Ririn menyebut keberangkatan tersebut telah mendapat persetujuan lisan dari Kemendagri. Permohonan tertulis juga disampaikan secara paralel karena perjalanan berlangsung bertepatan dengan akhir pekan.
Namun, Ririn tidak merinci kondisi kesehatan Rudy berdasarkan hasil pemeriksaan medis di Mount Elizabeth Hospital, Singapura.
Terkait foto Rudy bersama istrinya yang beredar di media sosial, Ririn menjelaskan bahwa foto tersebut diambil saat gubernur sedang sarapan di hotel. Setelah itu, Rudy disebut langsung bertolak ke Jakarta dan Balikpapan.
