Kasus Rahmad Mas’ud akan Dilimpahkan ke Polresta Balikpapan

Universitas Tridharma (Untri) Balikpapan memastikan, Rahmad Mas’ud merupakan salah satu mahasiswa di kampusnya. Sebagai mahasiswa, Rahmad pun menjalani proses kuliah seperti halnya mahasiswa lain dan memiliki kartu mahasiswa. 

“Tidak benar bila tuduhan terhadap Rahmad Mas’ud," kata Wakil Rektor I Untri Balikpapan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Muhammad Thalib.

Rahmad terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Untri Balikpapan tahun 2010 dan menjadi sarjana pada tahun 2016. Selama itu, Untri Balikpapan punya bukti proposal skripsi, berita acara skripsi, dan bukti akademis lain. 

Rahmad Mas'ud memiliki kartu mahasiswa dengan tanda tangan Rektor Untri  Balikpapan dan diverifikasi oleh LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan.

Lebih lanjut, Thalib menyatakan, Untri Balikpapan merupakan kampus terpandang yang memiliki 7 ribu alumni tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga kecil kemungkinan, kampus ini menerbitkan ijazah tidak sesuai prosedur semestinya. 

“Untri sudah punya alumni kurang lebih 7 ribu orang yang tersebar di seluruh Indonesia," tegasnya.

Wali Kota Balikpapan terpilih Rahmad Mas’ud terlihat tenang dan santai mendengar adanya pelaporan ini. Ia balik bertanya tentang waktu pelaporan Polisi ini.

“Kapan laporan kasusnya,” katanya.

Lebih lanjut, Rahmad menyatakan, laporan tentang dugaan penggunaan ijazah tidak sesuai prosedur merupakan tuduhan serius ditujukan padanya. Sehubungan itu, menurutnya, pihak pelapor harus mampu membuktikan tuduhannya tersebut di muka hukum.

“Termasuk pencemaran nama baik,” tegasnya.

Wali Kota Balikpapan terpilih Rahmad Mas’ud dilaporkan ke Polda Kaltim atas tuduhan penggunaan ijazah tidak sesuai prosedur dalam pilkada lalu. 

Suriansyah dan Rona Siregar yang melaporkan Rahmad Mas’ud ke polisi.

“Kami melaporkan penggunaan ijazah tidak sesuai prosedur ke Polda Kaltim,” kata juru bicara pelapor, Rona Siregar di Mapolda Kaltim, Senin (8/3/2021).

Rona mengaku sudah mengantongi alat bukti mencukupi sebagai dasar pelaporan ke polisi. Ia berpatokan surat keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga layanan Pendidikan Tingkat Wilayah XI di Banjarmasin Kalimantan Selatan.

“Buktinya sudah kuat sehingga berani untuk membuat laporan,” paparnya.

Selain itu, Rona pun melaporkan  pihak yang menerbitkan ijazah. Sehingga secara otomatis pihak pengguna pun turut menjadi pihak terdampak. 

Rona mengatakan, penggunaan ijazah  tidak sesuai prosedur merupakan bentuk pelanggaran pidana diatur di KUHP. Selama ini sudah banyak contoh yang terjerat permasalahan sama. 

“Sudah banyak kasus yang terbukti pidana, soal pembuktian kita tunggu saja proses pengadilan,” tegasnya.