Samarinda, IDN Times - Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi berkunjung ke Samarinda untuk melihat langsung beberapa titik banjir dan Bendungan Benanga di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (13/6).
Dilansir Instagram @ppidpemkotsamarinda, pada kunjungannya ini Hari Suprayogi mengatakan penanganan banjir di Samarinda tidak bisa sepotong-sepotong. Harus ada kolaborasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kota, masyarakat, dan swasta.
Hari mengatakan, "Pembangunan infrastruktur pusat bisa alokasikan dana, Pemda bisa lahan, masalah sosial, dan lainnya," jelasnya.
Sinkronisasi perlu dilakukan untuk masterplan pengendalian banjir yang dibuat Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim. Sekitar 20 program pengendalian banjir dan sungai telah diusulkan oleh BWS III Kalimantan.
Data program ini akan dirapatkan pada hari Senin mendatang untuk melihat apakah masterplan pengendalian banjir Samarinda perlu ditinjau ulang secepatnya atau tidak.
Hari juga menyoroti adanya kemungkinan masalah sosial yang timbul akibat relokasi warga di bantaran Sungai Karang Mumus. Setidaknya ada sekitar 5000 rumah warga yang ada di bantaran Sungai Karang Mumus harus direlokasi.
Selain itu juga kebijakan Pemprov Kaltim dengan daerah lain yang berdekatan dengan Samarinda juga perlu diperhatikan, seperti misalnya Kutai Kartanegara.
Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin saat dihubungi IDN Times mengatakan pihaknya akan melakukan rapat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (17/6) untuk melakukan sinkronisasi program penanggulangan banjir kota Samarinda.
Setelah itu pada Selasa (18/6) Pemerintah Kota Samarinda akan melakukan rapat di Jakarta dengan Kementerian PUPR terkait penanggulangan banjir ini.
Diharapkan setelah rapat di Jakarta minggu depan dapat membawa solusi penanggulangan masalah banjir di Samarinda.