Balikpapan, IDN Times - Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang Januari–Juni 2026 mencapai Rp9,02 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja infrastruktur, terutama guna mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim, Tjahjo Purnomo, mengatakan belanja modal menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp4,56 triliun atau 48,42 persen dari pagu anggaran. Dana tersebut mayoritas digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan sebagai infrastruktur penunjang IKN.

"Realisasi ini didominasi oleh belanja modal sebesar Rp4,56 triliun atau 48,42 persen dari pagu. Sebagian besar untuk pembangunan jalan dan jembatan pendukung infrastruktur IKN," ujar Tjahjo diberitakan Antara di Samarinda, Minggu (26/6/2026).

1. Realisasi belanja pemerintah semester I

Ilustrasi uang Rp80 ribu(IDN Times/Ayu Afria)

Ia menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat pada semester I 2026 telah mencapai sekitar 50,70 persen dari pagu atau sebesar Rp9,04 triliun. Capaian tersebut tumbuh 5,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selain belanja modal, realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp2,99 triliun atau 65,26 persen dari pagu. Sementara itu, belanja barang mencapai Rp1,48 triliun atau 38,86 persen dari alokasi anggaran.

Pada komponen Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah telah menyalurkan Rp10,61 triliun atau 48,09 persen dari pagu. Meski demikian, angka tersebut mengalami kontraksi 25,75 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Penyaluran TKD didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp6,1 triliun atau 52,83 persen dari pagu. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi Rp4,73 miliar atau 19,21 persen, sedangkan DAK Nonfisik mencapai Rp1,34 triliun atau 49,59 persen.

2. Penyaluran Dana Bagi Hasil ke daerah

Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sedang meninjau progres pembangunan rumah ibadah di IKN. (Dok. Kemenag)

Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan sebesar Rp2,99 triliun atau 39,82 persen dari pagu. Untuk Dana Desa, realisasinya mencapai Rp171,02 miliar atau 64,33 persen dari total anggaran tahun ini.

Di sektor pembiayaan usaha, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp2,13 triliun kepada 26.962 debitur. Sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terealisasi Rp35,58 miliar yang telah dimanfaatkan oleh 5.663 debitur.

3. Kinerja fiskal dalam kondisi solid

Ilustrasi kebijakan fiskal (unplash.com/Jakub Żerdzicki)

Tjahjo menilai kinerja fiskal Kaltim pada semester pertama 2026 menunjukkan kondisi yang tetap solid. Menurutnya, efektivitas belanja negara mampu mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

"Hal ini mencerminkan peran nyata APBN sebagai motor penggerak utama yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga aktif mendorong momentum pertumbuhan ekonomi regional yang optimistis, inklusif, dan berkelanjutan," kata Tjahjo.