Konflik Buaya di Kalbar Jadi Perhatian, 13 Ekor Hasil Evakuasi Ditampung

Menurut Iwan, meningkatnya potensi konflik diduga dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya perubahan fungsi habitat buaya. Kawasan yang sebelumnya menjadi habitat alami kini sebagian telah berubah menjadi perkebunan maupun area aktivitas manusia.

"Banyak lokasi yang seharusnya menjadi habitat buaya sudah beralih fungsi, termasuk menjadi perkebunan dan kebun sawit," ujarnya.

Faktor lainnya adalah dugaan peningkatan populasi buaya di alam. Iwan memperkirakan perlindungan terhadap satwa tersebut selama bertahun-tahun memungkinkan populasi berkembang, sehingga sebagian buaya diduga keluar dari habitat alaminya untuk mencari sumber makanan.

"Selama beberapa tahun buaya mendapat perlindungan penuh, sehingga mungkin populasinya bertambah. Sebagian kemudian keluar dari habitatnya," jelasnya.

Namun, Iwan menegaskan dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui kajian dan survei populasi secara menyeluruh. Hingga kini, pihaknya belum memiliki data lengkap mengenai jumlah populasi buaya di Kalimantan Barat.

"Ini masih dugaan karena kami belum melakukan survei dan identifikasi secara menyeluruh," katanya.

Salah satu kawasan yang kini menjadi perhatian adalah Tanjung Saleh, Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan survei yang dilakukan tim, ditemukan cukup banyak buaya di kawasan tersebut.

Iwan mengatakan kondisi tersebut belum menimbulkan gangguan signifikan terhadap masyarakat karena buaya masih memiliki habitat dan sumber makanan yang cukup.

"Di Tanjung Saleh saat kami survei ternyata cukup banyak buayanya. Namun, sementara ini belum terlalu mengganggu masyarakat karena habitat dan sumber makanannya masih cukup," ungkapnya.

Selain Kubu Raya dan Sambas, penanganan konflik buaya juga telah dilakukan di sejumlah wilayah lain, seperti Mempawah dan Singkawang. Sejak 2024, buaya hasil konflik dari beberapa daerah tersebut ditampung untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Saat ini, sekitar 13 ekor buaya hasil konflik berada di fasilitas Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak. Salah satunya merupakan buaya dengan panjang sekitar 4,5 meter.

Penanganan buaya hasil konflik juga dilakukan di wilayah Kalimantan lainnya. Di Kalimantan Timur, misalnya, sekitar 84 ekor buaya hasil konflik dititipkan di salah satu fasilitas penangkaran di kawasan Tritip, Balikpapan.

Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir Balai Pengelolaan Kelautan, Yuda Saniswan, mengatakan penanganan konflik manusia dan buaya harus mempertimbangkan kondisi habitat serta aktivitas masyarakat di sekitar perairan.

Menurutnya, kemunculan buaya di kawasan yang menjadi ruang aktivitas warga perlu ditangani secara hati-hati. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, tetapi keberadaan satwa dan keseimbangan ekosistem juga tetap diperhatikan.

Di sisi lain, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak tengah menyiapkan regulasi mengenai pemanfaatan buaya hasil konflik. Buaya yang telah dievakuasi tidak serta-merta dilepas kembali apabila berpotensi menimbulkan konflik baru.

"Buaya hasil konflik tidak kita lepas begitu saja karena sangat berisiko kembali berkonflik dengan masyarakat. Satwa tersebut nantinya bisa dimanfaatkan sesuai ketentuan," ujar Yuda.

Pemanfaatan buaya hasil konflik nantinya wajib mengikuti aturan dan perizinan yang berlaku. Hingga saat ini, belum terdapat pelaku usaha di Kalimantan Barat yang mengantongi izin pemanfaatan buaya.

Pemerintah berharap kajian populasi, pengelolaan habitat, serta regulasi pemanfaatan dapat memperkuat penanganan konflik manusia dan buaya di Kalimantan Barat. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem perairan.