KPU Balikpapan Berharap Anggaran Pilwali 2020 Tidak Dikurangi

Sejak awal Juli 2019, KPU Kota Balikpapan telah memasukan pengusulan anggaran untuk pelaksanaan tahapan persiapan Pilwali Kota Balikpapan tahun 2020 ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Total anggaran yang diajukan tercatat mencapai Rp55 miliar, yang diusulkan masuk dalam penyusunan draft rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2020.

Thoha menjelaskan dari total anggaran yang diusulkan sekitar 60 persen akan dipergunakan untuk membiayai pembayaran honor petugas Pilkada. Honor petugas Pilkada diusulkan naik menyesuaikan dengan standar upah minimum kota (UMK) Kota Balikpapan yang ditetapkan Rp2,8 juta.

Selain itu, dalam usulan tersebut, KPU Kota Balikpapan juga memasukan rencana pemberian asuransi kepada petugas Plkada dari KPPS, PPS dan PPK selama pelaksanaan Pilwali.

Rencana itu diusulkan berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu 2019, yang sempat menyebabkan 4 petugas meninggal dunia di Balikpapan, sehingga tidak terulang kembali pada pelaksanaan Pilwali di Kota Balikpapan.

“Kalau sampai dikurangi, honor petugas yang ada akan dibayar bagaimana,” jelasnya.

Thoha menjelaskan anggaran yang diajukan sebesar Rp55 miliar tersebut dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan Pilwali dengan prediksi lima calon pasangan yang akan maju.

“Kami buat usulan anggaran dengan prediksi lima pasangan yang akan maju, kalau lebih dari itu anggaran bisa tidak cukup,” ungkapnya.

Ia menjelaskan usulan yang dibuat sudah melalui proses kajian yang dilakukan KPU Kota Balikpapan berdasarkan pengalaman dari Pilkada sebelumnya, dengan perkiraan lima pasangan yang akan maju dalam Pilwali. Anggaran itu disusun untuk membiayai tahapan sosialisasi, logistik, kampanye dan hari pelaksanaan.

“Kalau memang ada koreksi, kami berharap bukan pada anggaran nomenklatur, yang khawatir akan mengganggu tahapan Pilwali,” terangnya.

Menurut Thoha, apabila anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota ternyata melebihi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilwali karena kelebihan anggaran yang ada akan dikembalikan ke kas daerah.

“Anggaran yang kami gunakan adalah at cost, jadi tidak masalah, kalau ada kelebihan anggaran akan dikembalikan,” ujarnya.

Ia berharap agar pemerintah kota dapat lebih bijak dalam menentukan anggaran Pilwali 2020, sehingga pelaksanaan Pilkada yang disusun dapat terlaksana dengan maksimal.