KPU PPU Minta Tambahan Anggaran untuk Pilkada 2024

13 Jun 2022, 18:35 WIB

Logo KPU (journal.kpu.go.id)

Penajam, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta dukungan anggaran kepada pemerintah daerah setempat. Anggaran tersebut dipergunakan untuk menggelar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 mendatang.

Bahkan KPU PPU telah menetapkan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Kami meminta pada pemerintah daerah di PPU maupun Provinsi Kaltim untuk membantu anggaran dan segera merealisasikan seluruh kebutuhan anggaran Pilkada 2024,” kata Ketua KPU PPU Irwan Sahwana kepada IDN Times, Senin (13/6/2022).

1. Hasil kajian dibutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar

Ketua KPU, Irwan Sahwana saat launching tahapan pemilu yang ditetapkan pada 14 Februari 2024 mendatang (IDN Times/Ervan)

Irwan mengatakan, pelaksanaan Pilkada PPU diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp30 miliar. Total kebutuhan anggaran tersebut berdasarkan hasil kajian kebutuhan anggaran pelaksanaan pesta demokrasi di PPU ini.

Dari keseluruhan total anggaran, Pemkab PPU hanya mengakomodasi sebesar Rp22 miliar saja.

"Meskipun telah disetujui Rp22 miliar an saja tetapi kami tetap mengajukan usulan sebesar Rp30 miliar, walaupun dalam dalam rakor asistensi pada 17 Mei 2022 kemarin antara pihaknya dengan Pemerintah PPU sudah disepakati untuk sisanya diusulkan sharing anggaran ke Pemprov Kaltim sebesar Rp8 miliar," tukasnya.

Diakuinya, kondisi ini bukan tanpa alasan, karena tahun 2022 ini memang APBD PPU sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Di mana 2021 lalu, PPU alami defisit dan beban utang cukup besar.

“Tetapi satu sisi, kebutuhan anggaran itu sudah dihitung dengan teliti dan tidak bisa lagi dikurangi,” tegas Irwan.

2. Perhitungan sudah sesuai amanah pasal 166 UU Nomor 10 Tahun 2016

Rapat pleno KPU PPU guna menetapkan usulan anggaran ke pemerintah beberapa waktu lalu (IDN Times/Ervan)

Bahkan, terangnya, perhitungan itu sudah sesuai amanah pasal 166 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menyebutkan pendanaan kegiatan dibebankan pada APBD dan ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan diatur dengan peraturan menteri.

"Anggaran tersebut kami akan gunakan mulai untuk kebutuhan anggaran persiapan hingga pelaksanaan pungutan hitung dan rekapitulasi suara serta advokasi hukum jika ada sengketa hasil pemilihan," ungkapnya.

Menurutnya, kebutuhan kegiatan pelaksanaan pilkada tersebut sudah terpenuhi dari alokasi Rp22 miliar yang terakomodasi dari APBD PPU. Sementara Rp8 miliar itu yang rencananya dibebankan ke APBD Kaltim itu untuk mengakomodasi honor adhoc yang mulai tahun ini juga mengalami kenaikan.

"Honor adhoc itu wajib dan tidak bisa diganggu gugat. Honorarium penyelenggara tidak bisa diubah karena sudah baku dan menjadi acuan nasional, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Permendagri, dan Keputusan KPU RI," sebutnya.

3. Kebutuhan anggaran yang diusulkan telah final dan perhitungan telah dilakukan dengan cermat

Rapat pleno KPU PPU guna menetapkan usulan anggaran ke pemerintah beberapa waktu lalu (IDN Times/Ervan)

Ia menegaskan, kebutuhan anggaran Pilkada 2024 yang diusulkan itu telah final, karena perhitungan telah dilakukan pihaknya dengan cermat, termasuk melakukan pemangkasan beberapa kebutuhan pendukung kegiatan.

Seperti memangkas perjalanan dinas, jumlah kegiatan, konsumsi kegiatan, hingga jumlah personal dalam kelompok kerja.

“Pemangkasan yang dilakukan tentu memiliki risiko, sebab mengurangi jumlah kegiatan berarti meminimalkan kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan hingga tingkatan kelompok dan basis masyarakat.

"Jadi berpengaruh tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan. Kami berharap tidak berpengaruh pada angka partisipasi pemilih di PPU yang selama ini tertinggi di Kaltim lampaui target nasional," pungkasnya.