Layanan Air Bersih Sudah Mengaliri Dua Desa di Babulu PPU

Abdul mengatakan, Pemkab PPU menyerap aspirasi masyarakat Babulu soal penyediaan pelayanan air bersih. Tentang harapan mereka setelah 30 tahun lamanya belum mendapatkan pelayanan air bersih.

Harapan masyarakat ini seiring turunnya izin dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pengelola bendungan tadah hujan di Babulu. 

Tahun 2021, pihaknya mendapatkan anggaran penyertaan modal namun belum maksimal. Tetapi Tahun 2022 ini, anggaran yang diberikan cukup signifikan sehingga pembangunan IPA berhasil diselesaikan.

Pembangunan IPA ini melayani 484 sambungan rumah (SR) bagi kebutuhan masyarakat Babulu. Sehingga masih ada cadangan air di mana IPA berkapasitas 10 liter per detik semestinya mampu melayani 600 hingga 700 SR lagi. 

“Mudah-mudahan Tahun 2023 hingga 2024 ada anggaran untuk biaya pemasangan pipa jaringan hingga semua masyarakat terlayani,” ungkapnya.

Bupati PPU sudah berjanji agar semua jaringan pipa distribusi sudah tersambung ke seluruh rumah di Kecamatan Babulu yang terdapat 12 desa. 

“Tetapi kita berharap tuntas pada tahun ini juga, karena sayang tidak dimanfaatkan maksimal. Sebab SR hanya sedikit saja," tuturnya. 

Kendala Perumda Danum Taka adalah soal terbatasnya jaringan pipa mengkover seluruh SR di Babulu. Pihak perumda mengharapkan adanya kerja sama di antara Pemkab PPU dan Pemkab Paser dalam pemanfaatan Sungai Talake di Kecamatan Long Kali Paser. 

“Warga terlayani di bawah 15 persen, namun paling tidak ada upaya dari Pemkab PPU, untuk memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat," ujarnya. 

Selain untuk air bersih, bendungan di Babulu peruntukannya pun untuk pertanian. Sehingga pemanfaatannya dioperasikan secara bergantian di antara kebutuhan masyarakat dan lahan pertanian. 

“Secara bergantian dengan masyarakat dan pertanian. Sehingga pelayanan tidak diberikan selama 24 jam air bagi masyarakat pelanggan kami di Babulu," papar Abdul.

Pembangunan WTP atau IPA Babulu itu menghabiskan anggaran sebesar total Rp35 miliar bersumber dari penyertaan modal Pemkab PPU. Dengan perincian untuk pembangunan WTP dan sarana penunjang seperti SR, water meter, dan lainnya sebesar Rp24 miliar bersumber. 

Sisanya, sebesar Rp11 miliar berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU berupa pekerjaan sarana pendukung seperti bangunan kantor, proyek jaringan pipa distribusi utama, pipa intake dan lain-lain.

“Perhitungan kami dibutuhkan sekitar Rp 25 miliar lagi agar semua desa di Kecamatan Babulu dapat terlayani," tuturnya. 

Terpisah Bupati PPU Hamdam mengatakan, masyarakat Babulu telah mendapatkan pelayanan air bersih dari pemerintah. Ia menyebutkan, pelayanan air bersih masih dalam proses tahap awal di mana nantinya akan terus ditingkatkan. 

“Air bersih tahun depan 2kami prioritaskan masuk dalam APBD perubahan apabila penyusunan anggaran perubahan itu bisa lebih cepat,” tegasnya.

Untuk anggarannya sendiri akan dihibahkan melalui Dinas PUPR PPU. Namun untuk sumber pendanaan lainnya, ada rencana melakukan penyesuaian tarif harga air bersih. Penyesuaian tarif diusahakan tidak membebani masyarakat. 

“Kalau mereka membeli air satu tandon seharga Rp75 ribu untuk 1.200 liter, sementara Perumda Air Minum Danum Taka cuma menjual Rp 7 ribu hingga Rp 10 ribu saja,” ujarnya.