Pastikan Pembangunan IKN Nusantara, MPR RI Kunjungi Lokasi

Bamsoet menambahkan, saat ini MPR RI tengah menyelesaikan kajian terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Tujuannya guna meyakinkan para duta besar, diplomat, dan investor agar tidak perlu khawatir terhadap proses pembangunan IKN Nusantara.

Pasalnya, PPHN sangat penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan IKN Nusantara, sehingga tidak hanya dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tapi juga dilanjutkan oleh presiden penggantinya.

"Kita juga sedang menyusun agar jangan sampai secara konstitusi atau Undang-undang pembangunan IKN Nusantara tidak berkesinambungan," jelasnya.

Rombongan MPR RI, Menteri PUPR, Menteri Bappenas serta Wamenkeu dalam kunjungan ini melihat langsung proses pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang sedang dalam pengerjaan. Juga pembangunan jalan lingkar Sepaku Semoi yang dalam proses pengerjaan.

Selain itu, kunjungan ini juga dilakukan di titik nol IKN Nusantara, lokasi calon Istana negara, Gedung MPR RI dan DPR RI di IKN Nusantara.

“Target kita Agustus 2024, pembangunan istana bisa selesai dilaksanakan, kalau Menteri PUPR nya bukan  Pak Basuki dan Menteri Bappenas bukan Pak Manoarfa, tentunya kita khawatir, tapi karena beliau beliau ini sudah terbukti mampu membangun trans Papua dan Sumatra, jadi saya percaya,” ujarnya sambil bercanda.

Selain itu, katanya, pembangunan ini juga sudah dijamin pembiayaannya oleh Wamenkeu Suahasil Nazara, karena rencana pemindahan IKN ke Palangkaraya Kalteng pada tahun 1957 oleh Presiden Soekarno. 

“Zamannya Presiden Soeharto juga berencana pindah IKN ke Jonggol, Bogor,” ujarnya.

Karenanya pemindahan ke Kaltim dianggapnya sudah sangat tepat. Beban ibu kota saat ini dianggap sudah sangat berat sehingga harus dipindahkan. 

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat muncul opsi pemindahan Ibu Kota Negara karena banjir dan kemacetan. Namun hanya untuk pusat pemerintahan.

Pimpinan MPR bahkan telah meninjau langsung lokasi IKN Nusantara.

“Kami datang ke sini bersama pimpinan MPR untuk melihat dan memastikan proses pemindahan bisa kita lakukan sesuai dengan harapan kita,” ujarnya

Pihaknya juga akan segera akan segera menyusun TAP MPR Pemindahan Ibu Kota Negara untuk mengawal dan memastikan proses pemindahan berjalan hingga 50 tahun ke depan.

“Kita juga sedang menyusun atau menjaga jangan sampai secara konstitusi ini secara undang-undang ini tidak berkesinambungan,” ujarnya.

“Jadi kami setelah melihat ini kami bertekat akan melakukan kerja-kerja politik untuk mengikatnya dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yaitu Tap MPR dalam bungkus Pokok-Pokok Haluan Negara untuk jangka waktu 20 sampai 50 tahun yang akan datang,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Wakil Lestari Moerdijat menambahkan, MPR RI berharap pembangunan IKN Nusantara ini dapat segera dibangun dan berjalan lancar.

“Satu sisi yang jelas rencana pembangunan ini sudah cukup matang, dengan waktu yang singkat mudah-mudahan semuanya berjalan lancar,” ujarnya.

Lestari menambahkan, pihaknya optimis pembangunan IKN Nusantara akan dilaksanakan di tahun 2022 ini.

“Tadi Pak Menteri PUPR sudah menjamin pembangunannya,” tutupnya.