Samarinda, IDN Times - Bila tak lepas dari agenda, pembangunan ibu kota negara (IKN) baru bakal dimulai pada April mendatang. Lokasi persisnya terletak di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun bila kembali tertunda itu tak menjadi masalah.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun.
“Intinya, pemindahan IKN itu hajatan pusat. Daerah ini kan hanya menanti saja,” katanya, Selasa (23/3/2021).
Semestinya, peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN baru dimulai pada Oktober 2020, namun karena pandemik virus corona atau COVID-19 pemerintah pusat tak bisa berbuat banyak. Sebagian besar anggaran harus dipakai untuk penanggulangan wabah tersebut. Inilah yang menyebabkan agenda pembangunan tertunda.
Kata Samsun, bila memang tertunda kembali Kaltim tentunya tak ambil pusing. Bakal waswas itu para investor atau spekulan yang lebih dulu membeli tanah di kawasan IKN, sebagian di PPU dan lainnya lagi di Kukar.
“Kita, orang di daerah tentu tak dirugikan apa-apa. Justru sebaliknya malah menjadi keuntungan,” sebut politisi PDI Perjuangan ini.
Lebih lanjut Samsun menerangkan, untung yang bisa diterima Benua Etam adalah persiapan. Utamanya dari segi infrastruktur pendukung. Maklum saja, provinsi ini akan kedatangan orang dalam jumlah besar tentu harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Misalnya dari segi jalan menuju IKN, kemudian air dan listrik. Tiga komponen ini harusnya telah tersedia dengan baik.
“Saatnya kita berbenah dulu. Selain infrastruktur pendukung, juga sumber daya manusia,” imbunya.
Namun begitu, dirinya juga sepakat bila pemindahan ibu kota memang untuk pemerataan pembangunan. Pasalnya selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa dan sekitarnya. Sehingga memindahkan ibu kota ke Kaltim itu pilihan tepat, dengan demikian kawasan timur Indonesia juga bisa menerima jatah pembangunan. Selain itu agenda pemindahan IKN ini juga telah ada sejak zaman Presiden Sukarno. Nantinya, pembangunan IKN memerlukan lahan seluas 193 ribu hektare. Pemprov Kaltim telah menyiapkan lahan seluas 410 ribu hektare guna mendukung langkah tersebut.
“Dinanti saja, (pembangunan IKN) dilanjutkan alhamdulillah, ditunda juga alhamdulillah. Kaltim tetap dapat untung,” pungkasnya.