Pemkab PPU Meminta agar KIPP IKN Tidak Bersifat Eksklusif
Penajam, IDN Times - Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pola pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak bersifat eksklusif. Terutama dalam hubungannya dengan wilayah mitra sebagai penyanggah IKN.
“Kami menginginkan dalam penentuan pola ruang di KIPP agar bisa humanis, jadi persoalan-persoalan yang ada, dapat menjadi perhatian yang serius mereka untuk mengelaborasi, mengidentifikasi sampai menuntaskannya,” ujar Pejabat Sekretaris Daerah PPU Tohar kepada IDN Times, Jumat (8/7/2022).
1. Persoalan lahan masyarakat dengan perusahaan di IKN harus tertuntaskan
Tohar mengikuti rapat koordinasi persiapan permohonan pelepasan kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk persiapan pembangunan IKN di Provinsi Kaltim dipimpin Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Herban Heryandana secara virtual di Penajam.
Ia mencontohkan, masyarakat PPU yang sekarang punya persoalan lahan dengan perusahaan di daerah IKN harus tertuntaskan. Pemerintah PPU juga punya kepentingan hati-hati.
Sementara itu, Kabag Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang menambahkan, beberapa waktu lalu pihaknya pernah melakukan diskusi dengan tim transisi IKN sehubungan dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup di IKN. Di mana dirinya telah menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di IKN, yang juga sekaligus disampaikan dalam rapat hari ini.
“Seperti masih adanya wilayah-wilayah yang dilepaskan juga harus memperhatikan beberapa wilayah areal yang bersengketa dengan masyarakat. Terutama wilayah masyarakat yang overlay dengan areal perusahaan,” sebutnya.
2. Ada beberapa wilayah yang dimiliki perusahaan ternyata berada di luar kawasan hutan
Kemudian, lanjutnya, ada beberapa wilayah yang dimiliki perusahaan ternyata berada di luar kawasan hutan. Contohnya, di daerah Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku seluas sekitar 40 hektare berdasarkan peta bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Tetapi pada saat eksisting di lapangan merupakan kawasan tanam milik PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Faktanya merupakan area penggunaan lain (APL) yang merupakan hak dari masyarakat,” sebutnya.
Menurutnya, terkait dengan pola ruang KIPP diharapkan dapat memperhatikan hak-hak masyarakat seluas 700 hektare yang berada di lahan APL. Agar tidak dimasukkan ke dalam zona konservasi. Karena itu, akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktivitas dan perizinan penggunaan lahan tersebut.
“Terkecuali, jika lahan tersebut menjadi zona areal yang akan dilakukan pembebasan sesuai mekanisme pengadaan tanah,” tukas Nicko.
Kemudian, tambahnya, pola ruang di KIPP agar bisa menggambarkan pola ruang yang bersahabat dan humanis dengan APL yang dikuasai oleh masyarakat. Sehingga KIPP tidak dibuat secara eksklusif.
3. KIPP harus bersahabat dan humanis dapat berdampingan dengan masyarakat sekitar
KIPP harus hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar.
“KIPP harus bersifat bersahabat dan humanis sehingga dapat berdampingan dengan kehidupan masyarakat sekitar. Sehingga meminimalisir potensi konflik dengan masyarakat,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, berdasar data luas wilayah pemanfaatan ruang di KIPP lokasinya berada di APL atau kawasan hutan dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau perusahaan, untuk tanah milik Pemda seluas 42.6 hektare, Tanah PT Agro Indomas dilahan APL seluas 60 hektare.
Sementara itu, PT Agro Indomas juga berada di hutan produksi (HP) seluas 95 hektare, kalau tanah APL yang dikelola masyarakat seluas 703 hektare dan dikelola di atas lahan HP seluas 45 hektare.
“Sedangkan tanah masyarakat yang telah bersertifikat di atas tanah berstatus HP seluas 4,3 hektare. Sehingga jika ditotal lahan APL mencapai 805 hektare dan total lahan HP ada 144 hektare, sementara total lahan KIPP 949 hektare,” pungkasnya.
