Pemkab PPU Segel Sejumlah Bangunan di KIPP IKN Nusantara

Selain melanggar Surat Edaran Mendagri, menurut Alimuddin, bangunan tersebut juga tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Sehingga keberadaannya dianggap sebagai bangunan liar, meskipun ada kegiatan usaha katering dan kantin.

“Mereka juga tidak terdata dalam pengajuan pembuatan IMB di tempat kami, jadi bisa dikatakan sebagai bangunan liar.  Sehingga harus kami tertibkan atau disegel berupa pemasangan spanduk dari garis Satpol PP,” sebutnya.  

Ia mengatakan, penyegelan ini dilakukan khusus atau sasarannya adalah badan usaha yang tak mengantongi IMB termasuk bangunan lokasinya berada di KIPP.

Alimuddin menyatakan, Pemkab PPU sekadar menjalankan aturan dalam pendirian bangunan dan usaha. 

“Kalau masyarakat yang sudah lama memiliki bangunan meskipun berada di KIPP tidak kami lakukan penertiban, beda kalau badan usaha pasti kami tertibkan jika langgar aturan dan tak miliki IMB,” ujarnya.  

Surat Edaran Mendagri mengacu  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022, Perpres Nomor 63 Tahun 2022, Nomor 64 Tahun 2022, dan Perpres Nomor 65 Tahun 2022. Terdapat lima lokasi bangunan melanggar tentang persetujuan pembangunan gedung di kawasan KIPP IKN.

“Jadi berdasarkan hasil pantauan kami, ada lima bangunan yang melanggar Surat Edaran Mendagri yang dasarnya mengajuk pada empat Perpers 

Lebih lanjut, Alimuddin meminta kecamatan menyosialisasikan aturan tertuang dalam Surat Edaran Mendagri. Terutama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di PPU. 

Sosialisasi bisa dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, desa, hingga RT.  Di mana tidak diperkenankan membangun di KIPP.

“Pemerintah tidak memperbolehkan bagi badan usaha membangun di KIPP IKN, kecuali telah mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten PPU dan Badan Otorita IKN Nusantara sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah  

Pemkab PPU juga melakukan penyegelan dua pabrik batching plant atau pembuat beton milik dua perusahaan swasta.

“Pabrik batching plant itu kami nilai juga melanggar aturan, pabrik itu terletak di Kecamatan Sepaku yakni di Kelurahan Pemaluan dan di Trunen Desa Bumi Harapan. Proses penyegelan pun berjalan tanpa kendala meskipun semua aktivitas kegiatan tempat itu telah dihentikan,” pungkasnya.