Penyidikan Kasus KKT Lambat, Mahasiswa Demo Kejari Balikpapan

Seruan-seruan para mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMMI) Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Kaltim-Kaltara itu melantang di tengah Jalan Jenderal Sudirman Prapatan Balikpapan Kota. Orasi yang berlangsung kurang lebih selama 1 jam itu, berakhir pertemuan antara pihak Kejari dengan mahasiswa.

Dalam mediasi tersebut, beberapa perwakilan mahasiswa yang bertemu kembali menyampaikan agar Kejari segera bertindak. Karena kasus yang ditangani tersebut sudah merugikan negara cukup besar. Meski tak memiliki unsur tetap atas kesalahan ini, dan uang yang diterima KKT tetap masuk ke negara, namun secara hukum, para mahasiswa menegaskan, jika itu salah.

"Memang benar ini kesalahan wewenang tapi kalau secara hukum ini salah, makanya kami mencari bukti-bukti untuk memperkuat kinerja dari kejaksaan," ungkap Zainuddin, Ketua PKC PMII Kaltim Kaltara usai mediasi.

Zainuddin menyatakan, pihaknya akan memberi waktu selama 2 bulan untuk penyelidikan perkara ini. Bila kasus ini masih belum memasuki tahap penetapan tersangka, maka pihaknya akan membawa massa yang lebih banyak lagi.

"Kita kasih target dua bulan, kalau misalnya itu tidak selesai maka kita akan bawa massa lagi yang lebih besar," ujarnya.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Balikpapan Oktario membenarkan bahwa penyalahgunaan izin dan wewenang terjadi di area Pelabuhan Peti Kemas. Pihaknya pun telah meninjau langsung ke lokasi kejadian beberapa bulan silam dan mendapati jejak aktivitas bongkar muat batu bara curah.

Saat ini pihaknya sudah memanggil kurang lebih 20 saksi yang diperiksa dan berencana menetapkan tersangka. Selain itu, juga ada TO yang menjadi menjadi target mereka.

Oktario mengapresiasi pergerakan mahasiswa yang mendukung Kejari segera menetapkan tersangka. Hanya saja, dirinya mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih melakukan penyidikan dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti agar kuat dalam penetapan tersangka.

Masih ada beberapa alat bukti yang perlu dilengkapi sebelum menangkap tersangka. Dimaksudkan agar pada tahap akhir tak terjadi miskomunikasi. 

"Sebagaimana yang diamanahkan Pasal 184 KUHP ada keterangan saksi, bukti surat, dan sebagainya. Ini kami coba memenuhi itu semua dalam proses pembuktian," katanya.

Ditanya taksiran kerugian negara yang dialami akibat dugaan penyalahgunaan izin tersebut, Oktario menyebutkan kerugian negara sebesar Rp1 miliar yang telah dihitung.

Namun hitungan ini juga masih menunggu hasil audit dari BPK.

"Kemarin kan ada estimasi, tapi kalau kerugian negara itu ada yang hitung. Ini masih kita komunikasikan secara intens," pungkasnya.

Sebagai informasi, aksi tersebut dilakukan oleh mahasiswa sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2021.