Persiapan Pemilu 2024, KPU Balikpapan Buka Kotak Suara Tersegel

Thoha mengatakan, kegiatan pembukaan kotak suara tersegel pada Pilkada Balikpapan 2020 ini juga dalam rangka mempersiapkan pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang. Sehingga ke depannya pihaknya tidak lagi datang ke setiap rumah, karena setiap bulan ia akan selalu upgrade datanya.

"Kami bekerja sama dengan Disdukcapil dan seluruh stakeholders untuk meng-upgrade seluruh data kependudukan," ujarnya.

Pihak KPU akan  membuka kotak suara guna mengetahui pemilih yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), bukan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Thoha mengungkapkan, di Balikpapan sekitar 4 ribu orang yang tidak masuk DPT namun tetap menggunakan hak pilih.

"Maka itu perlu dicek kebenarannya, jika betul akan di-update datanya. Bahkan setiap bulan akan di-update data warga Balikpapan, mulai dari yang meninggal, pindah penduduk maupun pendatang, sehingga ketika pemilu data itu mendekati valid," ujar Thoha.

Sementara itu, tahapan awal Pemilu 2024 sudah dimulai 30 bulan sebelum hari pemilihan. Artinya, bulan September 2021 ini tahapan pemilu akan dimulai

“Kita akan rencanakan anggaran, kemudian menyusun regulasi hingga tahapan lainnya. Karena pemilu ada verifikasi partai politiknya (pendaftaran partai politik), maka tahapan pemilu jauh lebih banyak dari tahapan pilkada. Mudah-mudahan itu bisa disetujui,” tegasnya

Ia juga mengatakan, pembukaan kotak suara tersegel ini tidak mempengaruhi hasil Pilkada 2020, karena sudah selesai dan KPU Balikpapan sudah menetapkan pemenangnya, yakni Rahmad Masud dan almarhum Thohari Azis.

Meskipun begitu, sesuai aturan undang-undang jika KPU melakukan pembukaan kotak suara pihaknya tetap harus berkoordinasi dengan Bawaslu dan kepolisian.

"Ini sebagai bentuk transparansi, jangan sampai ada kecurigaan orang lain. Tentu ini bisa menjadi masalah baru," katanya.

Ia melanjutkan, "Di samping memang secara formal kita melanggar aturan jika buka kotak tanpa berkoordinasi," tukasnya.

Apabila tidak ada pemuktahiran data berkelanjutan, maka pembukaan kotak suara tersegel akan dilakukan jika da gugatan yang memerlukan alat bukti yang ada di dalam kotak untuk kepentingan bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

“KPU juga diminta untuk melakukan riset terkait dengan upaya KPU memaksimalkan Pemilu 2024 berdasarkan evaluasi di tahun sebelumnya. Jangan sampai kesalahan yang sudah terjadi terulang kembali, misalnya suara tidak sah banyak,” tutupnya.