Polres PPU Kesulitan dalam Pengawasan Pegawai IKN Nusantara

Hendrik mengatakan, kartu tanda pengenal tersebut untuk mempermudah pengamanan pekerja IKN Nusantara. Ini yang membuat kepemilikan kartu pengenal wajib dimiliki seluruh pegawai. 

“Pengenal diri itu tentu akan memudahkan kepolisian dan aparat keamanan lainnya dalam mengenali orang yang berkepentingan dan yang tidak, sehingga polisi dapat memperketat keamanan,” sambungnya.

Kapolres mengatakan, dengan kondisi ini pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Otorita IKN Nusantara terkait pengamanan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di lokasi tersebut.

Hendrik mengatakan, polisi harus makin mengintensifkan pengamanan mengingat progres pembangunan IKN makin masif dilakukan. Terutama di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). 

Selain itu, jelas Kapolres, koordinasi yang dilakukan dengan Badan Otorita guna mencari pola pengamanan yang tepat untuk diterapkan sehubungan pelaksanaan pembangunan yang merupakan proyek strategis nasional di Ibu Kota Negara itu.    

Ia membeberkan, adapun bentuk pengamanan yang dilakukan di lokasi pembangunan ibu kota baru tersebut, terkait alur distribusi material pembangunan, para pekerja proyek serta saran dan sarana pendukung seperti peralatan kerja yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan di kawasan tersebut.

Polres PPU pun lebih mudah dalam menggelar ketentuan kamtibmas di kawasan IKN Nusantara. 

“Jika ada potensi gangguan yang memicu kondisi tidak kondusif di areal rencana pembangunan IKN Nusantara,” tuturnya.

Bahkan hingga menutup seluruh aktivitas IKN dengan pertimbangan keamanan. 

Hendrik mencontohkan, potensi masuknya pihak-pihak tidak berkepentingan di area IKN Nusantara. Pasalnya, polisi kesulitan mengidentifikasi para pegawai yang memang rutin beraktifitas di kawasan tersebut.  

“Seharusnya dengan pengenal diri itu, setidaknya aparat keamanan dapat mengetahui atau mengidentifikasi orang-orang tersebut. Apakah memang benar pekerja atau tidak,” pungkas Kapolres.