Rekonstruksi Tahanan Polres Balikpapan, Korban Tewas di Adegan Kelima

Roni menambahkan, kegiatan rekonstruksi ini dalam rangka untuk melengkapi berkas perkara sebelum nantinya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Balikpapan. Lewat proses rekonstruksi ini, penyidik makin yakin dugaan kuat adanya penganiayaan menjadi penyebab meninggalnya korban. 

“Tapi untuk pembuktiannya nanti akan bisa ketahui dalam persidangan di Pengadilan Nanti,” tegasnya.

Proses rekonstruksi ini sesuai hasil pemeriksaan para tersangka dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru. Dan setelah proses ini, penyidik kembali melakukan pemberkasan berdasarkan hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara. 

Dalam kasus penganiayaan ini, lanjut Roni, diketahui tewasnya korban terjadi pada adegan kelima. Awalnya, para oknum Polisi menganiaya korban di Posko Jatanras di samping Unit PPA Polresta Balikpapan.

“Dalam rekonstruksi ini ada dua TKP yakni Posko Jatanras Polresta Balikpapan dan ruang penyidik di Mapolresta Balikpapan,” jelasnya.

Dan dalam kasus ini, katanya, ada 4 barang bukti yang diduga digunakan para tersangka dalam menganiaya korban yakni selang plastik, ekor ikan pari, tongkat T, dan steples kertas.

“Dalam kasus ini, penyidik mengenakan pasal 170 dan 351 KUHP terhadap para tersangka, dan masing-masing tersangka memiliki peran dan akan diungkap satu persatu perannya di pengadilan nanti,” ujarnya.

Pengacara tersangka Hairul Bidol mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan rekonstruksi yang dilakukan terhadap para klien masih aktif sebagai anggota Polri. Mereka disangka pelaku penganiayaan berujung tewasnya korban tahanan Polresta Balikpapan. 

“Kami mengapresiasi kegiatan rekonstruksi yang dilaksanakan Ditreskrimum Polda Kaltim ini, semua berjalan sesuai dengan BAP,” tegasnya.

Terkait fakta baru dalam rekonstruksi ini, Hairul menambahkan, ada sedikit fakta baru yang ditemukan yang nantinya akan masuk dalam pemberkasan. Fakta yang tidak signifikan  soal posisi para tersangka saja.

“Kami juga ingin menyampaikan bahwa para klien kami sebagai anggota Polri melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan.  Jadi ini sesuai prosedur. Hal ini juga meluruskan opini publik bahwa penangkapan dilakukan di luar prosedur itu tidak benar, bahkan saat penangkapan surat perintah ditunjukkan kepada keluarga,” tukasnya.

Sementara itu, pengacara korban, Fathul Huda mengaku kecewa tidak dilibatkan dalam proses rekonstruksi kasus penganiayaan tahanan Polresta Balikpapan ini. Menurutnya, pihak pengacara dan keluarga korban punya hak menghadiri proses rekonstruksi ini.

Padahal, jika ingin kasus ini dibuka secara transparan sebaiknya melibatkan pengacara dan keluarga korban. 

“Kami minta untuk rekonstruksi ini bisa diulang dengan menghadirkan pengacara korban dan keluarga korban, “ tegasnya.

Pelaksanaan rekonstruksi tertutup ini menunjukkan tidak seriusnya Polda Kaltim dalam mengusut kasusnya secara transparan. 

“Memang tidak menjadi kewajiban, pengacara korban dan keluarga korban hadir dalam kegiatan ini, tapi paling tidak jika kita hadir, kita bisa membandingkan bukti yang kita punya dengan adegan yang terjadi. Kita punya bukti foto dan video, jadi bukan diwakili kejaksaan dan penyidik saja,” tutupnya.