Sebelum Ibu Kota Baru Pindah Masyarakat PPU Meminta Sejumlah Fasilitas

Dibeberkannya, fasilitas yang dimaksud tersebut seperti fasilitas penerangan, air bersih, perbaikan jalan dan juga lembaga pendidikan atau pelatihan untuk masyarakat sekitar lokasi, sehingga apabila IKN sudah dipindahkan ke PPU, masyarakat telah siap.

Diakuinya, kehadiran IKN ke wilayah PPU sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Tetapi hingga saat ini belum ada kemajuan fasilitas umum bagi masyarakat.

Tidak hanya fasilitas umum, Sumanto berharap agar pemerintah memperhatikan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PPU.

"Selain fasilitas umum kebutuhan masyarakat, yang terpenting saat ini pemerintah pusat memperhatikan peningkatan SDM masyarakat PPU dengan mendirikan lembaga pendidikan dan latihan seperti Balai Latihan Kerja (BLK) yang lulusannya mendapatkan sertifikat kejuruan. Sehingga kelak dapat tidak kalah saing dengan pendatang akibat IKN itu," katanya.

Senada dengannya, Ketua Lembaga Adat Paser (LAP) Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU, Yossi Samban menambahkan, fasilitas umum bagi masyarakat itu sangat dibutuhkan, apalagi wilayah PPU telah ditunjuk sebagai lokasi pemindahan IKN.

"Kita berharap, keberadaan IKN membawa dampak positif bagi masyarakat PPU, terkhusus yang berdomisili di kawasan pinggiran IKN, seperti di Kelurahan Sepan, Riko, Bukit Subur, Sotek dan lainnya di Kecamatan Penajam atau Kecamatan lain di PPU, meskipun lokasi ibu kota wilayah terbanyaknya berada di Kecamatan Sepaku," tukas Yossi.  

Ditambahkannya, kelak meskipun lahan sudah dibangun untuk keperluan IKN, pemerintah masih menyisakan lahan bagi masyarakat untuk berladang dan berkebun, karena itu bagian utama mata pencaharian masyarakat sekitar kawasan IKN.

"Kami sangat gembira ketika Pak Presiden Jokowi menujuk wilayah Kecamatan Sepaku PPU jadi lokasi pemindahan IKN, tetapi kami juga khawatir tradisi adat istiadat masyarakat tidak lagi mendapatkan ruang. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat," pungkasnya.