Sungai Karang Mumus Kembali Ditata, Sektor Pelita Digarap November

19 Sep 2026, 12:40 WIBKota Samarinda2 min read

Sri Gunawan Wibisono

News

Channel

Add Us on Google

Sungai Karang Mumus Kembali Ditata, Sektor Pelita Digarap November

Prajurit TNI bersama warga menjaring sampah yang berada di aliran muara Sungai Karang Mumus di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (31/5/2025). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/agr

Intinya Sih

Pemkot Samarinda akan menormalisasi Sungai Karang Mumus di sektor Kelurahan Pelita pada November 2026, mencakup dua kelurahan dengan anggaran daerah yang sudah tersedia.
Penataan Jalan Tarmidzi, Abdul Muthalib, dan Sungai Dama direncanakan pada 2027, meliputi pelebaran jalan, trotoar, RTH, serta penataan aktivitas komunitas catur.
Pemkot menyiapkan integrasi kawasan SKM dengan pariwisata melalui desain ulang tambangan berkapasitas 10–40 penumpang, terhubung ke Teras Samarinda dan kawasan pecinan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Samarinda, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, akan melanjutkan proyek normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) di sektor Kelurahan Pelita pada November 2026. Anggaran untuk proyek tersebut telah disiapkan melalui alokasi anggaran daerah tahun ini.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, kelanjutan normalisasi SKM menjadi bagian dari upaya Pemkot Samarinda mengoptimalkan pengendalian banjir di Kota Tepian.

"Kalau yang di bulan sebelas (November) yang akan kita eksekusi di sektor Pelita, meliputi dua kelurahan. Anggarannya sudah ada tahun ini," ujar Andi Harun saat meninjau bantaran SKM di sekitar Jalan Tarmidzi dan Jalan Muso Salim, diberitakan Antara di Samarinda, Jumat (18/9/2026).

1. Penataan lanjutan Sunga Karang Mumus

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meninjau langsung pembongkaran bangunan di atas bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Bandara, Kamis (14/8/2025). Foto istimewa

Sementara itu, penataan lanjutan di kawasan Jalan Tarmidzi dan Jalan Abdul Muthalib direncanakan dilaksanakan pada 2027. Saat ini, Pemkot Samarinda masih mematangkan konsep penataan agar fungsi ruang di kawasan tersebut dapat terintegrasi.

Menurut Andi Harun, penataan juga akan mencakup kawasan Sungai Dama, mulai dari pelebaran jalan, pembangunan trotoar hingga penyediaan ruang terbuka hijau (RTH).

Dalam peninjauan tersebut, Andi Harun berdialog dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta komunitas pencinta catur setempat. Ia memastikan aktivitas komunitas tersebut tetap dipertahankan, tetapi akan ditata agar tidak mengganggu estetika kawasan.

"Kita akan pertahankan sebagai sesuatu yang bersejarah. Kita tata supaya meeting point komunitas catur tetap berjalan, tetapi tidak mengganggu estetika kawasan," katanya.

2. Pejabat di kawasan sungai diminta sosialisasi program daerah

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meninjau langsung pembongkaran bangunan di atas bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Bandara, Kamis (14/8/2025). Foto istimewa

Andi Harun juga meminta camat dan lurah Sungai Dama bermusyawarah dengan warga terkait keberadaan dua masjid yang berdekatan di Gang Ara Jelawat.

Jika masyarakat menyepakati, kedua fasilitas ibadah tersebut akan diintegrasikan dalam konsep penataan kawasan yang baru.

Dalam jangka panjang, Pemkot Samarinda juga berencana mengintegrasikan kawasan SKM dengan sektor pariwisata. Salah satunya melalui revitalisasi transportasi air tradisional, tambangan.

3. Desaian ulang tambangan di kawasan sungai

Warga menggunakan perahu ketinting mengambil sampah yang berada di aliran muara Sungai Karang Mumus di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (31/5/2025). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/agr

Tambangan tersebut akan didesain ulang dengan kapasitas 10 hingga 40 penumpang tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Transportasi air itu nantinya diproyeksikan terhubung dengan kawasan Teras Samarinda dan kawasan pecinan.

Andi Harun menegaskan, seluruh rencana penataan kawasan SKM akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjajaki dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.