Tak Semua Mahasiswa Kaltim Setuju Kampus Merdeka, Ini Penyebabnya

Bukan tanpa alasan, Yudi berkata demikian. Salah satu yang disorot oleh mahasiswa asal Penajam Paser Utara ialah kebebasan perguruan tinggi Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN Badan Hukum (BH).

Memang dari urusan finansial (anggaran) perguruan tinggi menjadi otonom, tapi di sisi lain tak menutup kemungkinan biaya uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa ikut naik.

Hal ini bisa terjadi saat kampus menjadi PTN BH tak mampu menemukan alternatif mengelola anggaran dengan mandiri. Selain itu, wacana juga membuka peluang bagi kampus menjadi lahan kapitalisasi dan komersialisasi dalam skala masif.

“Jika demikian, rencana tersebut bisa memberatkan mahasiswa yang datang dari kalangan tak mampu saat membayar UKT. Bila demikian, bukan merdeka tapi tertindas, harus ada solusi mengatasi kemungkinan itu,” tegas Yudi.

Itu adalah salah satu kritik tentang Kampus Merdeka. Namun sebenarnya, bila keempat poin itu diterapkan dengan baik serta regulasi yang tepat, bukan tak mungkin kampus di Indonesia bisa bersaing dengan kampus terbaik di dunia.

Paling nyata adalah poin tentang pembukaan prodi (program studi) baru, dengan ketentuan kampus negeri atau swasta itu sudah terakreditasi A atau B serta telah melakukan kerja sama dengan organisasi atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Syaratnya, bukan dalam bidang pendidikan atau kesehatan.

“Kampus lokal pun punya kesempatan mengembangkan kapasitas,” timpal Hizkiadven SB Lebang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Mahasiswa asal Kabupaten Berau ini juga menuturkan, bila itu diwujudkan, mahasiswa daerah tertentu tak perlu lagi eksodus ke daerah lain untuk mengejar pendidikan, sebab kampus lokal juga menawarkan level kualitas pendidikan setara.

Pendapat itu diamini oleh Kathleen Putri, mahasiswa asal Balikpapan yang berkuliah di Politeknik Negeri Bali itu sepakat jika wacana kampus merdeka, bisa membawa arah baru pendidikan Indonesia.

Contohnya saja yang punya bakat bidang jurnalistik namun kuliah pariwisata, itu bisa dilakukan dengan mengambil mata kuliah prodi lain.

“Jika diterapkan kemudian berhasil mengapa tidak?” ujarnya.

Ada pula, wacana yang bertalian dengan sistem kredit semester (SKS). Dengan kebijakan tersebut, mahasiswa dengan lima semester bisa mengambil dua semester atau setara 40 SKS di luar prodi mereka.

Tetapi bentuknya bukan hanya belajar melainkan aktivitas atau kegiatan, senada dengan magang di perusahaan, riset, studi luar negeri atau sebaliknya di daerah terpencil.

“Ya, bagus saja, mahasiswa makin banyak dapat ilmu, namun wacana ini juga harus punya regulasi matang,” sebut Oktavianus, mahasiswa Fisip Unmul asal Mahakam Ulu.

Sayangnya kata Nada Putri, kebijakan SKS itu bukan tanpa celah.

Secara umum menurut mahasiswa asal Samarinda itu, wacana tersebut mengubah banyak hal yang mendasar dalam perguruan tinggi. Itu sebabnya, harus banyak kajian sebelum disahkan. Misalnya saja kuliah lima semester dengan kebebasan mengambil dua semester di luar prodi.

“Dengan program magang, perusahaan bisa saja menjadikannya alat untuk mendapatkan tenaga kerja murah,” pungkas mahasiswa Unmul jurusan Hubungan Internasional tersebut.