Video Syur Ketua Beredar, Badan Kehormatan DPRD PPU Belum Bersikap

Wakidi mengatakan, penyidikan Bareskrim Polri menjadi patokan bagi BK DPRD PPU dalam bersikap ke depannya. Saat sudah diketahui titik terang kasus ini, menurutnya, BK DPRD PPU harus secara tegas menyikapi tuduhan pelanggaran kode etik dalam kasus ini. 

“BK DPRD PPU akan mengadakan rapat untuk menyikapi kasus pelanggaran kode etik,” tegasnya.

BK DPRD PPU mengacu pada ketentuan Tata Tertib tentang Kode Etik Anggota DPRD PPU.

Sementara itu, Kuasa Hukum Ketua DPRD PPU Abdul Rais belum bisa menanggapi terkait sikap BK DPRD PPU. 

Namun sebelumnya, ia sudah buka-bukaan soal kasus pornografi diduga melibatkan Ketua DPRD PPU. Menurutnya, kasus tersebut sarat dengan kepentingan politik guna mendiskreditkan nama baik kliennya. 

Di mana kliennya menjadi korban dijebak sekaligus direkam video mereka dalam hotel di Jakarta pada akhir 2021 silam. 

“Beberapa hari terakhir ini gencar beredar pemberitaan dan konten di sejumlah media online maupun di platform media sosial seperti Instagram, Facebook Tik tok ataupun YouTube yang menyudutkan dan mendiskreditkan klien saya,” katanya. 

Pemberitaan ini dianggap mencemarkan nama baik Syahruddin selaku Ketua DPRD PPU. Hal tersebut menjadi dasar kepolisian menahan FA sebagai tersangka kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE). 

Abdul Rais beranggapan, tersangka secara sengaja merekam adegan intim dengan kliennya sekaligus menyebarkan ke ranah publik tanpa izin. Korban yang merasa keberatan akhirnya membuat laporan ke Bareskrim pada 10 Juni 2022. 

“Secara  sengaja tanpa hak telah merekam dan menyiarkan atau mendistribusikan video pornografi ke ranah publik melalui media sosial. Klien saya lapor Bareskrim Polri tanggal 10 Juni 2022,” pungkasnya.