BBPJN Minta Dukungan PPU dalam Pembangunan Jalan Masuk IKN 

2. Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan itu berkisar 200 hektare

Sebagaimana penjelasan BBPJN lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan itu berkisar 200 hektare. Tentunya terdapat potensi permasalahan yang akan dihadapi salah satunya adalah masalah tumpang tindih lahan yang masuk wilayah kawasan area penggunaan lain (APL).

“Sementara untuk lahan yang masuk kawasan statusnya tidak ada masalah karena tentu telah dikoordinasikan di tingkat kementerian, sehingga lebih mudah,” sebutnya.

Namun, lanjutnya, berbeda dengan lahan yang berada di wilayah APL, diduga dapat menimbulkan konflik karena kemungkinan ada tumpang tindih kepemilikan di sana sehingga dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.

3. Pemerintah PPU berikan bantuan selesaikan masalah tumpang tindih lahan di wilayah APL

Komitmen PPU dalam membantu penyelesaian masalah pertanahan. 

“Kami selaku pemerintah daerah tentu memberikan support dan dorong membantu mereka untuk menyelesaikan masalah, dengan cara melakukan pendekatan ke masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, tambah Hamdam, juga memberikan informasi tentang kondisi faktual. Kemudian  jika memang ada tumpang tindih lahan maka pihaknya mengarahkan persoalan ini ke pengadilan mengambil langkah konsinyasi menitipkan uang ke pengadilan dan dilakukan proses persidangan.

“Langkah ini, agar kegiatan pembangunan tidak terhambat. Sebab tidak boleh dihambat bahkan pengadilan pun siap memberi bantuan jika perlu mereka melaksanakan sidang di luar pengadilan atau di tempat langsung,” paparnya.