TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

MenPAN-RB Minta Pemkab PPU untuk Perbanyak Membuat Event 

ASN hanya terpaku rapat dan perjalanan dinas

Ilustrasi Pejabat ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan)

Penajam, IDN Times - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) meminta agar Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) memperbanyak menggelar event ketimbang melaksanakan perjalanan dinas.

"Aparatur sipil negara (ASN) di PPU, saya minta lebih banyak melaksanakan event-event termasuk masyarakat PPU, “ kata MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, kepada awak media  dalam kunjungan kerja ke PPU, Sabtu (10/6/2023).

1. Mulai saat ini ASN PPU harus banyak buat program

MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas (IDN Times/Ervan)

Ia meminta, agar ASN melakukan program perubahan. Karena menurutnya ASN hanya terpaku untuk melakukan rapat dan perjalanan dinas. Dan kegiatan itu dinilai tidak memberikan dampak signifikan, terhadap kinerjanya terutama dalam kemajuan daerah.

“Pejabat hanya sibuk rapat untuk membuat keputusan, untuk dirapatkan lagi. Saya telah diminta Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan sumber daya aparatur di daerah, agar berkualitas dalam proses pemindahan Ibukota Nusantara,” tuturnya.

Jadi, mulai saat ini ASN khususnya di PPU harus lebih banyak membuat program yang dapat melibatkan mereka langsung. Misalnya mengadakan event atau festival budaya secara rutin, melibatkan ASN dan masyarakat.

“Aparatus di daerah ini harus buat proyek perubahan, sehingga menggerakkan semua lini, salah satunya membuat event,” sebutnya.

Baca Juga: MenPAN-RB Minta ASN PPU Siapkan SDM untuk Sambut IKN

2. Pemindahan ASN ke IKN sudah siap skenario dan tahapannya

Ilustrasi ASN. (IDN Times/ Ervan)

Sementara itu, lanjutnya, terkait, rencana target pemindahan ASN ke IKN tahun 2024 depan, hingga kini sudah siap skenarionya dan sudah disiapkan tahapannya. Di mana tahap pertama diperkirakan sebanyak 16 ribu orang lebih, terdiri dari ASN pemerintahan, TNI dan Polri.

“Skenario pemindahan ASN sudah disiapkan termasuk tahapannya sudah ada,” tegasnya.

Ia menambahkan, SDM di Kabupaten PPU harus disiapkan, oleh karena itu diharapkan segera dibangun pelayanan publik mengintegrasikan beberapa layanan di sana. 

Begitu juga dengan target penurunan angka kemiskinan kini mencapai 12 ribu di PPU didorong untuk diselesaikan dilengkapi dengan by name by address. 

“Sehingga jemput bola IKN ada, tapi target penurunan kemiskinan juga beres termasuk juga jemput bola dengan layanan-layanan yang lainnya,” pintanya.

3. Stunting dan wasting perlu dipikirkan

Sekda PPU, Tohar (IDN Times/Ervan)

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar mengatakan, kalau sudah bergerak pemindahan IKN tersebut, maka siap atau tidak, maka jawabannya harus siap,  tinggal kini pihaknya mengkonsolidasikan diri secara internal.

“Yang menarik disampaikan pak MenPAN-RB adalah  tiga isu besar yakni pertama penanganan kemiskinan, kedua digitalisasi dan ketiga konteks kekinian kaitannya dengan arahan bapak presiden,” sebutnya. 

“Adapun dimaksud konteks kekinian yakni stunting dan wasting perlu kita pikirkan, berangkatnya dari mana, lalu yang terkait siapa saja. Hal ini menjadi penting dalam rangka koordinasi dan konsolidasi sampai kepada kelompok sasaran penerima manfaat 

Dibeberkannya, perangkat yang perlu disiapkan oleh Pemkab PPU, terkait kemiskinan itu adalah klarifikasi data dengan fakta empirisnya apakah data itu benar atau tidak. Jika benar maka ada 14 indikator kemiskinan. Sehingga  dapat diketahui karena faktor apa sehingga mereka jadi miskin.

4. Perlu sinergis dan dikolaborasi tangani kemiskinan

Ilustrasi tunawisma (IDN Times/Besse Fadhilah)

Kalau perlu dilakukan sinergis dan dikolaborasi tangani kemiskinan dengan instansi lain atau badan publik di luar pemerintah daerah dari hasil identifikasi, dalam rangka menyasar kelompok penerima manfaat tadi.

Sementara itu, terkait ASN yang saat ini menjadi aparatur di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di mana baru satu pejabat saja yakni Alimuddin kini menjabat sebagai Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN. 

Statusnya kini menyesuaikan saja.

Karena, jelasnya, tidak semua yang dibayangkan mudah khususnya dalam pengurusan administrasinya, namun saat ini sedang berproses dan menyusul ASN-ASN yang berikutnya.

Baca Juga: PHKT Tanam 5 Ribu Bibit Mangrove dan Bersih Pantai di PPU

Berita Terkini Lainnya