Pembangunan IKN Otorita Seiring dengan Perkembangan PPU dan Kukar 

2. Dorong PPU dan Kukar untuk berkontribusi

Di samping itu, lanjutnya, Otorita IKN juga tidak tinggalkan ketika bicara aspek pembangunan,  agar PPU dan Kukar tidak ditinggalkan dengan hadirnya IKN ini.

“Kita tidak mau ada menara gading di bawahnya ada ketertinggalan,” tegasnya. 

Diakuinya, memang ada usulan-usulan dari PPU ketika dirinya masih di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara (Waskoban). Usulan itu berasal dari Bupati PPU yang menjabat ketika itu dan telah diterima Kemendagri.

3. Usulan PPU didiskusikan dengan Bappenas

Usulan PPU menjadi bahan diskusi di pemerintah pusat. 

“Usulan PPU itu nanti kita akan diskusi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas),” tuturnya.

Diskusi itu terkait mekanisme intervensi perencanaan pembangunan secara nasional melalui skema apa untuk membantu PPU dan Kukar. 

“Mudah-mudahan ada anggaran yang diberikan untuk pembangunan di PPU dan Kukar, seperti dana alokasi khusus (DAK) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau skema pembiayaan lainnya disiapkan oleh Bappenas,” terangnya.