Pemkab PPU Meminta agar KIPP IKN Tidak Bersifat Eksklusif

2. Ada beberapa wilayah yang dimiliki perusahaan ternyata berada di luar kawasan hutan

Kemudian, lanjutnya, ada beberapa wilayah yang dimiliki perusahaan ternyata berada di luar kawasan hutan. Contohnya, di daerah Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku seluas sekitar 40 hektare berdasarkan peta bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Tetapi pada saat eksisting di lapangan merupakan kawasan tanam milik PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Faktanya merupakan area penggunaan lain (APL) yang merupakan hak dari masyarakat,” sebutnya. 

Menurutnya, terkait dengan pola ruang KIPP diharapkan dapat memperhatikan hak-hak masyarakat seluas 700 hektare yang berada di lahan APL. Agar tidak dimasukkan ke dalam zona konservasi. Karena itu, akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktivitas dan perizinan penggunaan lahan tersebut. 

“Terkecuali, jika lahan tersebut menjadi zona areal yang akan dilakukan pembebasan sesuai mekanisme pengadaan tanah,” tukas Nicko. 

Kemudian, tambahnya, pola ruang di KIPP agar bisa menggambarkan pola ruang yang bersahabat dan humanis dengan APL yang dikuasai oleh masyarakat. Sehingga KIPP tidak dibuat secara eksklusif.