Pengamat: RUU IKN Belum Adopsi Hasil Kajian Pokja Bappenas 

1. Secara substansi RUU IKN belum banyak mengadopsi dan mengadaptasi kajian Pokja bentukan Kemen PPN/Bappenas sendiri

Dibeberkannya, secara substansi RUU ini, memang sepertinya belum banyak mengadopsi dan mengadaptasi dari hasil-hasil kajian yang dilakukan Pokja - Pokja yang justru dibentuk oleh Kemen PPN /Bappenas. 

Menurutnya, tim perumus RUU belum mempelajari rekomendasi hasil studi dan kajian lainnya selama ini dilakukan tentang IKN.

Hasil kajian pokja yang tidak terakomodasi menurut Wijaya, antara lain masalah isu sosial seperti hutan adat, lingkungan, budaya tradisional seperti keberadaan keraton di Kutai Kartanegara, atau kerajaan di Paser.

Selain itu, RUU IKN juga tidak memperhatikan risiko terhadap daerah lainnya seperti Kota Balikpapan dan Samarinda.

"Yang saya khawatirkan dampak sosial yang menjadi beban Provinsi Kaltim di Kota Samarinda dan Balikpapan karena kawasan IKN menjadi daerah sendiri. Misalnya masalah kemiskinan, anak jalanan mungkin ada di pusat pemerintahan IKN dan berdampak pada daerah pinggiran. Ini kita tidak inginkan. Kadi kalau kawasan IKN itu hanya pusat pemerintahan ya dibuatlah seperti itu, jangan ada pabrik atau pusat ekonomi serta lainnya," kata Wijaya.