Pj Bupati PPU Dilarang Memutasi para Pegawai ASN
Terbukti melanggar Pj Bupati dikembalikan ke jabatan semula
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Penjabat (Pj) kepala daerah dilarang memutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan tempatnya bertugas. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan arahannya kepada seluruh Pj gubernur, wali kota, dan bupati dalam rangka netralitas ASN jelang pemilu 2024 secara online.
Demikian diungkapkan Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Marbun Makmur menyampaikan perintah Mendagri.
“Arahan Mendagri tentang tugas dan wewenang di mana Pj kepala daerah tidak boleh lakukan mutasi pegawai seperti dilakukan oleh pejabat definitif yang dipilih rakyat,” katanya kepada awak media Jumat (17/11/2023).
Baca Juga: PPU Usulkan Penambahan Kuota BBM Subsidi untuk Petani
1. Diharapkan bangun iklim netralitas
Selain itu, ia selaku Pj kepala daerah diharapkan dapat membangun iklim netralitas, dan tidak dekat dengan kader partai tertentu. Ini juga menjadi momentum selama satu dua tahun memperbaiki hubungan antara provinsi dan wali kota/bupati serta antara pemerintah eksekutif dan legislatif.
"Bagaimana kita memanajemen konflik dengan baik, tidak saling menghancurkan, itu yang terpenting. Pj sebagai birokrat dari unsur non politik agar hati-hati betul dalam mengambil sikap karena mudah diterjemahkan pihak-pihak yang berkepentingan," tukasnya.
Ia mengungkapkan, ia dan para Pj kepala daerah diingatkan agar bekerja profesional. Selain melaksanakan tugas pemerintahan dari aspek politik juga diingatkan netralitasnya.
“Termasuk ASN yang berada di lingkungan PPU harus terjaga. Tidak boleh berpihak pada partai politik (Parpol) maupun pasangan calon tertentu," kata Makmur Marbun.
Baca Juga: Simbol Perjuangan Palestina, Warga PPU Bagikan Semangka Gratis