TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

Puluhan Warga IKN Korban Kerusuhan Demo DPRD Penajam Paser Utara

Warga tolak direlokasi

Puluhan warga Gang Buaya dari tiga RT yang menjadi korban kerusuhan saat berdemo di depan kantor DPRD PPU (IDN Times/Ervan Masbanjar)
Verified
Ervan Masbanjar

Penajam, IDN Times - Puluhan warga yang rumahnya terbakar akibat kerusuhan yang terjadi di Gang Buaya RT. 06, RT. 07 dan RT. 08 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (26/12) pagi, melakukan demonstrasi di DPRD PPU untuk menyampaikan aspirasinya.

Puluhan warga yang dipimpin Ibrahim selaku koordinator lapangan (Korla) tersebut melakukan orasi dan membawa poster dari kertas karton bertuliskan antara lain, "Tiga bulan kami dibawa kemana", kemudian poster bertuliskan "Bagaimana nasib kami sang bupati", lalu poster lain bertulis "Kami hanya meminta hak kami" dan poster lainnya bertulisan "Kami menolak relokasi".

Usai melakukan orasi, akhirnya para pengunjuk rasa diterima sejumlah anggota DPRD PPU untuk menyampaikan aspirasinya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat pleno  Komisi gedung DPRD.

Perwakilan warga diminta untuk menyiapkan data yang valid terkait korban pembakaran rumah pada saat kerusuhan di Penajam yang terjadi pada Rabu (16/10) lalu.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD PPU Raup Muin,  dihadiri, Anggota DPRD PPU dari Partai Demokrat Syarufudin HR,  Anggota DPRD dari Partai Golkar Andi Yusuf,  Anggota DPRD PPU dari Partai Gerindra,  Abdul Rahman Wahid, Sekda PPU Tohar, Asisten III Setkab PPU Alimuddin,  Assisten II Setkab. PPU Ahmad Usman, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), perwakilan Dinas Sosial,  Plt Lurah Penajam Anna Jumiana, serta perwakilan warga pendemo.

Baca Juga: Kendalikan WNA Beli Tanah Ibu Kota Baru, Bupati PPU Terbitkan Perbup

1. Warga menagih janji pemerintah untuk penanganan korban kerusuhan.

Warga terdari ibu - ibu Gang Buaya dari tiga RT menunjukan poster dari kartu ketika demo di depan kantor DPRD PPU (IDN Times/ Ervan Masbanjar)

Sebagai informasi, sebelumnya Penajam Paser Utara sempat mencekam karena kerusuhan pada Rabu (16/10) dan terjadi pembakaran rumah-rumah warga oleh sekelompok orang

Seorang perwakilan warga, Ibrahim menyampaikan, warga menagih janji pemerintah dalam penanganan bagi korban kerusuhan. Selain itu perlu ada sosialisasi langkah-langkah atau proses yang telah dilakukan Pemkab PPU dalam penanganan korban kerusuhan di Penajam. Terkait adanya data yang ditolak oleh Pemkab, padahal warga tersebut juga korban dari pembakaran rumah pada saat kerusuhan.

Senadanya dengannya, Aswar  perwakilan warga lainnya, mengatakan, dana kontrakan rumah yang diberikan oleh pemerintah,  untuk tempat tinggal sementara korban rumah yang terbakar sudah mau habis, sehingga warga menanyakan ganti rugi yang ditangani oleh Pemda PPU apakah hanya ganti rugi tanah atau rumah.

"Apabila ganti ruginya rumah didalamnya ada harta milik warga selain surat-surat penting, seperti ijazah, akta kelahiran, surat nikah dan dokumen penting lainnya. Selain itu, bagaimana nasib korban rumah terbakar yang tidak memiliki legalitas, dimana harus tinggal sementara tempat tersebut didiami turun temurun. Bagaimana juga nasib korban yang berprofesi sebagai nelayan dan alat tangkapnya ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut," katanya.

2. H plus 1 pemerintah sulit dapatkan data valid karena situasi belum stabil.

Perwakilan warga pendemo saat melakukan RDP dengan anggota DPRD dan perwakilan Pemkab PPU (IDN Times/ Ervan Masbanjar)

Menanggapi apa yang disampaikan oleh para korban kerusuhan tersebut Sekda PPU Tohar menjelaskan, mengenai data, pada sehari setelah kejadian pemerintah daerah masih sulit melakukan pendataan yang valid mengingat situasi belum stabil. Sehingga perlu waktu untuk proses validasi data korban yang rumahnya terbakar.

"Mengenai penanganan, perlu dirumuskan formula kebijakan dalam penanganan makro korban rumah terbakar. Mengenai kebijakan politik, pemerintah daerah sudah menyelesaikannya dengan DPRD PPU berupa anggaran bantuan pada APBD PPU tahun 2020 depan. Sehingga selanjutnya akan dilakukan kebijakan administrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kemudian menunjuk SKPD sebagai pelaksana teknisnya," tutur Tohar.

Kemudian, lanjutnya, mengenai akselerasi penanganan setelah anggaran tersedia, maka dari kas daerah akan segera dicairkan untuk dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2020 depan.

"Terkait aspirasi yang disampaikan warga menolak relokasi merupakan aspirasi mewakili seluruh warga RT. 06, 07 dan RT. 08. Apabila menjadi aspirasi seluruh warga korban kerusuhan, maka hal tersebut akan menjadi salah satu acuan kebijakan administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, "ujarnya.

Sementara itu, tambah Tohar, mengenai data yang telah dimiliki oleh BPBD dan Dinas Sosial apabila ada yang salah bisa dikonfirmasi ke SKPD terkait tersebut.

3. Penanganan korban perlu ditangani secara komprehensif

Jalannya RDP antara DPRD, perwakilan warga pendemo dan unsur Pemkab PPU (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Pimpinan RDP Raup Muin menegaskan, agar penanganan korban pembakaran ditangani secara komprehensif dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga korban tidak merasa terabaikan oleh pihak pemerintah.

"Kita ini mau menghadapi penetapan IKN (Ibu Kota Negara) maka kita berharap Januari masalah ini bisa diselesaikan oleh pemerintah. Terkait direlokasi atau tidak kita tunggu produk hukumnya supaya tidak melanggar aturan," jelas Raup.

Ia juga menyampaikan aspirasi masyarakat ini perlu didorong kepada pemerintah agar prosesnya tidak berlarut-larut.

Senada dengannya, Anggota DPRD PPU Andi Yusuf menuturkan, mengenai relokasi bisa dilaksanakan apabila ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan warga korban kerusuhan. Terkait data warga memang perlu divalidasi oleh SKPD terkait seperti BPBD maupun Dinas Sosial.

Plt. Lurah Penajam Anna Jumiana mengungkapkan, pendataan sudah dilakukan secara berkala dan terus di-update, seperti dokumen penting misalnya ijazah, akta kelahiran dan akta nikah serta dokumen lainnya dan telah dilaporkan kepada SKPD terkait. Tetapi masih ada warga yang belum mengurus ke instansi terkait untuk membuat dokumen baru atau duplikatnya.

 

Baca Juga: Calon Ibu Kota Mencekam, Sejumlah Rumah Dibakar Sekelompok Massa

Topik:
Penajam Paser Utara
kerusuhan
dprd
Berita Terkini Lainnya

Tinjau IKN, Ahok Ungkap Pertamina  Bangun Resort dan Pusat Penelitian 

Polres PPU Gelar Operasi Patuh Mahakam untuk Dorong Ketertiban Lantas

Merasa Terusir, Warga Sepaku Tolak Pembebasan Lahan untuk IKN

BUMDes di Tabalong Terkendala Ketersediaan SDM

Tampil di TV Nasional, Sekda Kaltim Promosikan Destinasi Wisata 

Rutan Samarinda Tingkatkan Layanan selama Layanan Kunjungan Tatap Muka

Polres PPU Terjunkan 180 Personel untuk Pengamanan Pilkades Benuo Taka

Kirab Festival Budaya Nusantara di Kutai Kartanegara

Politisi Senior Akbar Tandjung Motivasi Kader Golkar di Kalsel

Bendungan di IKN yang Dipersiapkan sebagai Destinasi Wisata