Realisasi Pembangunan Ibu Kota Baru Menanti Omnibus Law tentang IKN
ICEL berikan beberapa catatan hukum pemindahan IKN ke Kaltim
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times – Undang-Undang Omnibus Law tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu hal penting untuk realisasi pemindahan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Saat ini omnibus law yang sedang digodog pemerintah tidak hanya tentang IKN saja, tetapi juga cipta lapangan kerja, farmasi, Badan Keamanan laut (Bakamla) dan perpajakan.
Deputi Direktur Indonesian Center for Environment Law (ICEL) Reynaldo Sembiring, menyatakan, “Omnibus law saat ini berkembang menjadi lima antara lain, omnibus law tentang ke farmasi, pajak dan UMKM. Kenapa berkembang seperi ini, padahal omnibus law untuk mengintegrasikan aspek - aspek penting agar lebih mudah,” kata Reynaldo saat menyampaikan materi pada Diskusi Rencana Pemindahan IKN ke Provinsi Kaltim yang digelar oleh Yayasan Bumi, di Hotel Novotel, Kamis (23/1).
Baca Juga: Waspada Corona Virus, Batasi Bepergian ke Luar Negeri
1. Dirinya khawatir omnibus law bakal sama dengan UU yang ada
Reynaldo khawatir, omnibus law yang terlalu banyak ini tak berbeda dengan UU yang ada. Jadi lebih baik diharmonisasikan saja dari pada buat ide ide baru. Sementara tujuan omnibus law adalah untuk menyederhanakan aturan dengan satu UU saja.
IKN tidak dapat dibangun tanpa undang-undang, maka RUU IKN dibuat dengan pendekatan omnibus law. Omnibus law merupakan undang-undang yang mengatur baik dengan mencabut, menggabungkan, atau merevisi beberapa jenis materi yang berbeda-beda. Keberadaan omnibus law ini dapat mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus.
Diakuinya, ICEL tidak memiliki data terkait omnibus law tersebut sehingga dinilai masih abu abu.
Baca Juga: Antisipasi Virus Corona, KKP APT Pranoto Siapkan Thermal Scanner