TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

SKK Migas Diminta Ikut Tangani Sampah di Kawasan IKN Nusantara

Malu kalau Sepaku kotor

Plt. Bupati PPU, Hamdam saat menyampaikan permintaan SKK Migas Ikut tangani sampah di kawasan IKN (IDN Times/ Ervan)

Penajam, IDN Times - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi diminta ikut tangani persoalan sampah di daerah ibu kota negara (IKN) Nusantara. 

Lokasi tepatnya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim).

“Saat ini di PPU termasuk Kecamatan Sepaku yang wilayahnya masuk IKN, ada beberapa kegiatan vital perlu segera mendapat support, salah satunya terkait persoalan penanganan sampah,” ujar Plt Bupati PPU Hamdam, Senin (7/3/2022) lalu.

Pemkab PPU menerima kunjungan (Courtesy visit) Kepala perwakilan SKK Migas wilayah Kalimantan dan Sulawesi Azhari Idris, General Manager Pertamina Hulu Kalimantan Timur Djudjuwanto, dan perwakilan Kontraktor-Kontraktor Kerjasama (KKKS) SKK Migas di PPU.  

Baca Juga: Miris, Seorang IRT dari PPU Nekat Jadi Bandar Narkoba 

1. Sejumlah truk angkutan sampah alami kerusakan dan alat berat kurang

Ilustrasi tumpukan sampah di pinggir jalan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Hamdan mengatakan, sejumlah truk angkutan sampah ke stasiun-stasiun sampah alami kerusakan. Belum lagi kurangnya alat berat yang disiapkan di tempat pembuangan akhir (TPA) Buluminung menyebabkan penumpukan sampah skala besar.

Diungkapkannya, beberapa hari lalu dirinya telah mengunjungi TPA Buluminung, didapati tumpukan sampah saat itu. Posisinya  sudah hampir masuk ke gerbang utama sepanjang lebih kurang 500 meter. Kondisi itu disebabkan  belum dapat didorong oleh alat berat yang jumlahnya terbatas di lokasi itu.

Inilah salah satu poin yang ingin disampaikan kepada jajaran SKK Migas pada kesempatan ini dan berharap ada support di sana jika dimungkinkan. Apalagi kecamatan Sepaku saat  ini telah ditetapkan menjadi lokasi IKN yang baru. Tentu kebersihannya  harus benar-benar diperhatikan, tentulah jadi perhatian khusus dari Pemkab PPU.

“Kita pasti malu jika ada pejabat-pejabat negara datang ke sana tapi kondisi lingkungannya kotor dengan tumpukan sampah di mana-mana,” tuturnya.

2. PPU terdampak devisit keuangan akibat kebijakan yang kurang tepat

Kantor Bupati Penajam Paser Utara (IDN Times Ervan)

Selain itu, kata Hamdam, apabila selama ini masih terdapat urusan -urusan administrasi melibatkan pemerintah daerah yang belum selesai di waktu sebelumnya, maka dirinya minta agar segera  diurus kembali. 

“Kami berharap jalinan kerja sama Pemerintah PPU dengan SKK Migas terjalin dengan baik dan lancar. Kami juga berharap semoga ke depannya investasi di PPU dapat berjalan baik pula sehingga bisa memberikan kontribusi bagi daerah, di mana selama ini dirasakan memang belum berjalan maksimal,“ akunya.

Ia menambahkan, pasca adanya kebijakan-kebijakan yang kurang tepat beberapa tahun terakhir ini, sehingga menyebabkan kondisi Kabupaten PPU sedang tidak baik-baik saja, berakibat roda pemerintahan saat ini sedikit terganggu karena terdampak defisit keuangan daerah.

“Secara normatif Kabupaten PPU sekarang, hanya berharap besar dari dana bagi hasil transfer pemerintah pusat, sehingga keuangan daerah masih sangat terbatas untuk menopang kebutuhan belanja daerah,” sebut Hamdam.

Baca Juga: Minyak Goreng Langka, Masyarakat di PPU Terpaksa Harus Antre

Berita Terkini Lainnya