Tokoh di Sepaku Keluhkan Besaran Upah dan Peluang Usaha di IKN

2. Warga Sepaku menuntut upah yang tinggi

Di sisi lain, Sibukdin pun mengakui mayoritas warga Sepaku menolak menerima upah  ditawarkan pihak kontraktor proyek IKN. Menurutnya, upah ditawarkan tidak sebanding dengan tuntutan kerja dalam proyek IKN. 

Sebagai catatan, pekerja IKN memperoleh upah Rp150 ribu per hari dengan waktu kerja dari pagi hingga malam. 

Ia menyebutkan, upah minimum di Sepaku kisaran Rp200 ribu per hari. 

3. Peraturan perusahaan tidak sesuai dengan kemampuan warga

Sibukdin juga menyoroti tentang ketentuan administrasi perusahaan yang tidak sesuai dengan kemampuan warga. Ia mencontohkan sistem tagihan invoice pembayaran katering yang berjalan mundur selama tiga hingga empat bulan. 

Itu tentu memberatkan masyarakat setempat yang memiliki keterbatasan modal. Mengingat mereka menerima pesanan 500 porsi makanan per hari di mana masing-masing seharga Rp15 ribu dengan total Rp7.500.000. 

Artinya dalam kurun waktu tiga bulan, pihak warung setidaknya harus punya modal sebanyak Rp675 juta. Sebelum nantinya akan dibayarkan pihak perusahaan. 

"Satu porsi makanan hanya dihargai Rp 15 ribu mendapatkan orderan 500 porsi per hari. Tapi perusahaan baru membayar tiga bulan kemudian, jelas warga kami kesulitan karena modalnya tidak banyak,” tukasnya.