TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kejati Kaltim Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Kukar

Nilai proyek Rp13,5 miliar

Kejati Kaltim menahan dua tersangka AS selaku PPK dan S selaku penyedia barang, dalam kasus tindak pidana korupsi proyek jalan di Kukar. (Antaranews Kaltim/HO/Kejati Kaltim)

Samarinda, IDN Times - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kalimantan Timur menahan dua tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Keduanya diduga korupsi dalam pelaksanaan proyek lanjutan pembangunan jalan Tenggarong- Loa Kulu dan Loa Janan Sec 8, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bersumber dari anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Tahun anggaran 2020.
 
"Tim Penyidik bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kaltim  melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan proyek lanjutan pembangunan jalan Tenggarong-Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim  melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Toni Yuswanto seperti dikutip dari Antara pada Sabtu (10/6/2023).

Baca Juga: Enam Kasus Berhasil Diselesaikan Kejari Samarinda dengan Car RJ

1. Tersangka adalah PPK dan Dirut PT BAG

Ilustrasi borgol. Dok. IDN Times

Ia menerangkan, dua tersangka  tersebut adalah AS  yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020. Tersangka kedua adalah S,  sebagai Dirut PT. BAG sebagai Penyedia barang  atau kontraktor.

Toni menjelaskan, kronologis kasus tersebut yakni pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima  Bankeu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diperuntukkan pelaksanaan proyek lanjutan pembangunan jalan Tenggarong-Loa Kulu dan Loa Janan Sec.8.

Adapun besaran proyek itu sebagaimana tertuang dalam DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2020 senilai Rp13.500.000.000.
 
"Pemenang tender adalah PT. BAG dengan nilai penawaran sebesar Rp. 13.104.722.767,61," kata Toni.

2. Tidak sesuai spesifikasi

ilustrasi berkas (unsplash.com/Tetiana SHYSHKINA)

Kemudian  pada tanggal 24 November 2020, dilakukan penandatanganan kontrak oleh AS selaku PPK dan S selaku penyedia barang, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai 23 Desember 2020.
 
Namun, dalam pelaksanaannya pekerjaan tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak khususnya terkait item pekerjaan beton yang jauh di bawah mutu rencana, namun pembayaran prestasi pekerjaan tetap dibayarkan 100 persen seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak.
 
"Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh tim ahli konstruksi dan kemudian dikuatkan dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur diperoleh besaran kerugian keuangan negara sebesar Rp10.258.572.979," ujar Toni.

Baca Juga: Restorative Justice Alternatif  Over Kapasitas Rutan Samarinda

Berita Terkini Lainnya