Apindo Kaltim: Investasi Mesti Menyejahterakan Rakyat
Pemerintah perlu hadir dan melakukan pengawasan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Salah satu yang dikemukakan Presiden Terpilih Joko "Jokowi" Widodo pada pidato Visi Indonesia hari Minggu (14/7) adalah mengenai peluang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya.
Jokowi akan memangkas dan siap menghajar semua yang menghambat investasi mulai dari masalah perizinan, hingga pungli.
Menanggapi hal ini Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Dewan Pimpinan Provinsi Kaltimantan Timur M. Slamet Brotosiswoyo mengatakan, "Pada dasarnya bagus, tapi negara harus hadir jangan sampai investasi dibiarkan merugikan masyarakat, wilayah, dan Warga Negara Indonesia (WNI)," katanya saat dihubungi IDN Times melalui telepon Selasa (16/7).
Baca Juga: Investasi Pasar Modal di Jateng Didominasi Para Millennial
1. Hindari investasi model kartel yang menguasai dari hulu sampai hilir
Slamet menjelaskan, "Investasi harus dipastikan bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat dan bukan model kartel yang menguasai dari hulu sampai hilir. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut justru tidak dapat manfaat dari investasi itu," katanya.
Ia mencontohkan seperti harga tiket pesawat yang sangat mahal saat ini. Mengapa negara tidak dapat menurunkan harga tiket secara signifikan. Harga tiket mahal ini sangat memukul dan merugikan para pengusaha. Akibat transportasi mahal ini, membawa dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Slamet yang saat dihubungi IDN Times sedang berada di Vietnam juga membandingkan, negara kita belum mampu seperti Vietnam yang memiliki upah tenaga kerja murah, harga-harga dan transportasi juga murah.
Ikim investasi tentu akan berkembang lebih baik jika harga, biaya produksi, dan tenaga kerja lebih murah.
Baca Juga: Jokowi: Siapapun yang Menghambat Investasi Akan Saya Hajar!