TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Apindo Kaltim: Investasi Mesti Menyejahterakan Rakyat 

Pemerintah perlu hadir dan melakukan pengawasan

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Balikpapan, IDN Times - Salah satu yang dikemukakan Presiden Terpilih Joko "Jokowi" Widodo pada pidato Visi Indonesia hari Minggu (14/7) adalah mengenai peluang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. 

Jokowi akan memangkas dan siap menghajar semua yang menghambat investasi mulai dari masalah perizinan, hingga pungli.

Menanggapi hal ini Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Dewan Pimpinan Provinsi Kaltimantan Timur M. Slamet Brotosiswoyo mengatakan, "Pada dasarnya bagus, tapi negara harus hadir jangan sampai investasi dibiarkan merugikan masyarakat, wilayah, dan Warga Negara Indonesia (WNI)," katanya saat dihubungi IDN Times melalui telepon Selasa (16/7). 

Baca Juga: Investasi Pasar Modal di Jateng Didominasi Para Millennial

1. Hindari investasi model kartel yang menguasai dari hulu sampai hilir

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Slamet menjelaskan, "Investasi harus dipastikan bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat dan bukan model kartel yang menguasai dari hulu sampai hilir. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut justru tidak dapat manfaat dari investasi itu," katanya.

Ia mencontohkan seperti harga tiket pesawat yang sangat mahal saat ini. Mengapa negara tidak dapat menurunkan harga tiket secara signifikan. Harga tiket mahal ini sangat memukul dan merugikan para pengusaha. Akibat transportasi mahal ini, membawa dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Slamet yang saat dihubungi IDN Times sedang berada di Vietnam juga membandingkan, negara kita belum mampu seperti Vietnam yang memiliki upah tenaga kerja murah, harga-harga dan transportasi juga murah.

Ikim investasi tentu akan berkembang lebih baik jika harga, biaya produksi, dan tenaga kerja lebih murah.

2. Banyak investor asing tapi tak sejahtera

astra-agro.co.id

Menurutnya, bagi para pengusaha agar iklim investasi bertumbuh pemerintah perlu memberikan kepastian hukum, ketenangan dalam berusaha dan pemerintah juga memastikan hak masyarakat untuk berinvestasi.

"Negara harus hadir agar investasi bermanfaat untuk rakyat, percuma kalau hanya para pengusaha besar saja yang untung," ujar Slamet.

Slamet juga memberikan gambaran investasi tambang dan perkebunan di Kaltim  yang kebanyakan dikuasai oleh investor asing.

Contohnya kelapa sawit, ia mempertanyakan mengapa negara tidak membuat regulasi agar kelapa sawit diekspor melalui pemanfaatan teknologi industri hilir menjadi produk turunan yang jauh lebih menguntungkan.

"Sudah beberapa tahun kami dorong tapi belum ada regulasinya," kata  Slamet.

Selain itu, Slamet juga menyoroti banyaknya investor asing di dunia pertambangan dan  perkebunan di Kaltim ternyata tidak berbanding lurus dengan kemakmuran dan pembangunan infrastruktur di daerah yang kaya hasil bumi ini.

"Sumber daya alam Kaltim tersedot untuk keuntungan negara asing tapi infrastruktur Kaltim parah dibandingkan dengan yang ada di Pulau Jawa. Inilah bukti investasi yang tidak menyejahterakan rakyat," ujar Slamet.

Baca Juga: Jokowi: Siapapun yang Menghambat Investasi Akan Saya Hajar!

Berita Terkini Lainnya