Impunitas Pelaku Extrajudicial Killing, Masyarakat Jangan Permisif

2. Penggunaan senjata api oleh aparat

Sementara Wendra Rona Putra dari LBH Padang mengemukakan hasil monitor pihaknya atas penggunaan senjata api oleh aparat dalam penegakan hukum di Sumatra Barat. Pada 2019 terjadi 2 kasus penembakan dengan 1 orang meninggal. Sementara pada 2020 sebanyak 14 kasus orang luka tembak, dan pada Januari 2021 ini saja sudah ada 6 kasus dengan 2 orang meninggal dunia sementara 4 orang lainnya terluka tembak.

Polisi menggunakan senjata api untuk menangani kasus narkoba, curanmor, pencurian, copet, judi online, dan salah tangkap. Wendra mengatakan, "Diduga tiga orang menjadi korban extrajudicial killing dan 22 orang diduga menjadi korban penyiksaan dengan senjata api," katanya.

"Kenapa praktik ini begitu leluasa terjadi dan seolah menjadi hal biasa? Menurut kami tidak ada hukuman yang tegas kepada aparat kepolisian yang melakukan," kata Wendra.

Upaya penegakan hukum dengan pelaku aparat kepolisian ini tidaklah mudah. Hal ini terjadi bahkan sejak pasca peristiwa terjadi. Seperti pembatasan akses informasi bagi media dan keluarga korban. Juga ada intimidasi baik secara langsung atau dibujuk damai. Misalnya dipaksa tanda tangan surat pernyataan damai baru jenazah korban diserahkan. Berikutnya adalah munculnya narasi di luar nalar untuk menjustifikasi tindakan oknum aparat.

"Di tahap berikutnya yaitu penyelidikan dan penuntutan juga tidak mudah," katanya.

"Seperti keluarga korban harus dapat menyebutkan nama oknum aparat yang menjadi pelaku, jika tidak tahu maka disuruh pulang," katanya lagi.

Pada tahap pengadilan dan pascapengadilan juga tidak mudah bagi korban dan keluarganya.  "Iklim atau situasi yang membuat impunitas menjadi semakin subur karena tidak ada tindakan korektif." 

3. Pola yang sama dalam impunitas pelaku extrajudicial killing di berbagai daerah

Terdapat pola yang sama atas penyalahgunaan kekuatan aparat untuk menegakkan hukum. Kekerasan yang bahkan hingga berujung kematian jangan dianggap hal yang lumrah. "Kita sering mengatakan ke publik ini adalah perbuatan yang luar biasa agar publik tidak merasa ini adalah hal biasa atau lumrah," kata Syahrul Putra dari LBH Aceh

Kasus extrajudicial killing ini bukanlah delik aduan jadi meskipun keluarga mendapatkan intimidasi hingga mencabut laporan dan putus harapan, kasus ini tetap bisa diproses secara hukum. 

"Karakteristik extrajudicial killing ini antara lain menimbulkan kematian tanpa proses hukum bahkan dilakukan di tangan orang yang seharusnya melindungi korban. Pelaku adalah aparat negara, dan pembunuhan ini bukan dilakukan untuk kepentingan membela diri," kata Syahrul.

“Frasa kepentingan membela diri ini harus diuji kembali standar mengancam jiwa kepolisian itu apa karena sangat subjektif penafsirannya,” katanya.